Kinerja Anggaran Kemenkes NTT Terjaga Perkuat Layanan Kesehatan dan Pendidikan

RRI.CO.ID, Kupang - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat perkembangan realisasi belanja yang positif pada Triwulan I Tahun 2026 dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan dan kualitas pendidikan. Berdasarkan data realisasi belanja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, anggaran terealisasi mencapai Rp45,87 miliar (16,32% dari total pagu Rp281,13 miliar), tumbuh 14,34% (yoy).

Kinerja belanja tersebut terdiri dari 2 (dua) fungsi dan 5 (lima) program. Untuk fungsi Kesehatan terealisasi sebesar Rp43,87 miliar (19,12% dari pagu Rp229,50 miliar).

Sedangkan alokasi fungsi Pendidikan terealisasi sebesar Rp2,00 miliar (3,89% dari pagu Rp51,66 miliar). Pada tahun 2026, terdapat 5 (lima) program yang ditetapkan yaitu 4 (empat) program teknis terdiri dari program pelayanan kesehatan lanjutan, program pelayanan kesehatan primer, program pendidikan dan pelatihan vokasi, dan program sistem ketahanan kesehatan. Sisanya merupakan program dukungan manajemen.

Kinerja belanja program teknis terealisasi sebesar Rp13,45 miliar (11,83% dari pagu sebesar Rp113,69 miliar), tumbuh 50,78% (yoy). Output yang dihasilkan berupa Peningkatan Sarana Bidang Kesehatan, OP Sarana Bidang Kesehatan, Sarana Bidang Pendidikan, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan, Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi, dan output lainnya.

Salah satu elemen penting untuk mendukung implementasi fungsi dan program di bidang kesehatan adalah program dukungan manajemen. Program ini menjadi fondasi utama yang memastikan seluruh sistem di satuan kerja lingkup Kementerian Kesehatan Provinsi NTT berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Anggaran dukungan manajemen sebesar Rp167,4 Miliar dirancang untuk memberikan dukungan bagi berjalannya layanan kesehatan, dengan memperkuat tata kelola organisasi secara berkelanjutan. Hingga bulan Maret 2026, melalui alokasi anggaran ini telah terealisasi sebesar 19% atau Rp32,4 Miliar untuk berbagai fungsi strategis seperti perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga pengawasan internal dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan sistem manajemen yang kuat dan akuntabel, pelaksanaan program kesehatan memitigasi risiko dari implementasi yang tidak tepat sasaran, tidak efisien, bahkan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Belanja pemerintah yang diarahkan secara tepat dan akuntabel telah menjadi penggerak utama dalam memperkuat kualitas layanan kesehatan dan pendidikan di Provinsi NTT.

Melalui peran strategis Kanwil DJPb Provinsi NTT dan Satker lingkup Kementerian Kesehatan RI di NTT, sinergi kebijakan fiskal dan sektor layanan publik terus ditingkatkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (rls/at)