RRI.CO.ID, Rote - Warga Desa Pengodua di Kecamatan Rote Timur melaporkan dugaan maladministrasi rekrutmen tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Laporan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Proses perekrutan relawan dapur Makan Bergizi Gratis ini dinilai bermasalah. Sejumlah warga menyebut praktik nepotisme terjadi secara terstruktur.

Dalam surat pengaduan, pelapor membeberkan delapan poin pelanggaran. Dugaan tersebut mengacu pada aturan nasional yang berlaku.

Aturan itu mencakup Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Selain itu, Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025.

Salah satu sorotan utama adalah pengabaian kuota tenaga lokal. Aturan menetapkan 80 persen relawan berasal dari sekitar lokasi dapur.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Sejumlah peserta dari luar daerah justru dinyatakan lulus seleksi.

“Kami menemukan peserta yang lulus tanpa mendaftar atau mengikuti wawancara,” ujar Rudolf Serah kepada awak media Kamis, 26 Maret 2026. Ia juga menyoroti peserta dari luar Rote Ndao yang lolos.

Selain itu, panitia diduga melanggar batas usia maksimal peserta. Beberapa peserta berusia di atas 45 tahun tetap dinyatakan lulus.

“Beberapa peserta melebihi batas usia tetap diloloskan panitia seleksi,” tegas Rudolf. Ia menyebut hal ini melanggar ketentuan awal.

Ketidaktransparanan juga menjadi sorotan warga dalam laporan tersebut. Panitia disebut tidak mengumumkan hasil seleksi secara terbuka.

Warga menilai kondisi ini mencederai prinsip akuntabilitas program nasional. Program MBG dinilai sangat penting bagi pemenuhan gizi masyarakat.

Warga mendesak DPRD segera memanggil panitia dan pihak terkait. Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap hasil seleksi.

“Kami minta DPRD segera mengambil sikap atas persoalan ini,” pinta Rudolf. Hingga kini, pihak terkait masih dalam tahap konfirmasi. (Radja)