RRI.CO.ID, Kendari - Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kendari Nismawati menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kendari.

Agenda ini dirangkaikan dengan pembahasan nonfisik POK serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual melalui Zoom Meeting di ruang rapat Wakil Wali Kota Kendari, Senin, 18 Mei 2026.

Rakor yang diikuti pemerintah daerah se-Indonesia itu membahas berbagai upaya dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok serta pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah pusat menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait guna mempertahankan daya beli masyarakat secara luas.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh daerah untuk memperkuat koordinasi TPID di wilayah masing-masing.

Langkah ini diperlukan agar instansi terkait lebih siap mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok di pasaran.

Kesiapan tersebut sangat krusial terutama menjelang hari besar keagamaan maupun kondisi cuaca ekstrem yang dapat menghambat jalur distribusi pangan.

Selain isu inflasi, rapat tersebut turut membahas nonfisik POK sebagai salah satu instrumen pendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.

Pemerintah pusat menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal di lingkungan pelaku usaha.

Langkah ini ditempuh guna meningkatkan mutu dan daya saing produk usaha, khususnya bagi para pelaku UMKM lokal.

Program tersebut dinilai penting dalam memberikan kepastian serta perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat.

Asisten II Setda Kota Kendari Nismawati menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kendari mendukung penuh program pemerintah pusat tersebut.

Fokus utama terletak pada pengendalian inflasi dan penguatan sektor usaha masyarakat melalui jaminan produk halal.

Kolaborasi lintas sektor dipandang menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan iklim usaha di daerah.