Pemprov Sultra Terjunkan Tim Gabungan Tangani Karhutla di Koltim

RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengerahkan tim gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur hingga 16 September 2026, luas lahan terdampak Karhutla mencapai sekitar 423,14 hektare. Kebakaran tersebar di tiga kecamatan, tujuh desa, dan satu kelurahan.

BPBD Provinsi Sultra menurunkan personel dan peralatan untuk memperkuat penanganan bersama BPBD Kabupaten Kolaka Timur. Pos penanganan Karhutla dipusatkan di Kantor Polsek Lalolae.

Salah satu wilayah dengan luasan terdampak terbesar berada di Desa Weamo, Kecamatan Tinondo. Tim melakukan pemadaman pada area sekitar 319,35 hektare, dengan sebagian kawasan merupakan lahan gambut.

Pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Petugas harus berjalan kaki sekitar satu kilometer dari permukiman warga menuju titik api. Kondisi diperberat hembusan angin kencang yang berubah arah.

Untuk menjaga penanganan tetap berjalan, peralatan pemadaman dan mobil tangki air terus disiagakan di lokasi. Personel BPBD provinsi juga bertugas secara bergiliran.

Penanganan Karhutla turut disertai pelayanan kesehatan bagi warga dan petugas. Tim medis Dinas Kesehatan Sultra membuka layanan di Balai Kelurahan Tinengi dengan sasaran 35 warga.

Dari pemeriksaan tersebut, 15 warga mengalami hipertensi, sementara 20 warga mengeluhkan batuk, sesak napas, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Layanan kesehatan juga dilakukan di Desa Solewatu dengan sasaran 30 warga, kemudian dilanjutkan di Desa Weamo untuk warga serta petugas pemadam dari Manggala Agni, TNI/Polri, dan BPBD.

Kebutuhan mendesak di lapangan meliputi tambahan obat-obatan, vitamin bagi warga dan petugas, serta masker N95.

Selain penanganan langsung, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sultra melakukan pemetaan dan analisis kawasan lahan gambut yang rawan Karhutla.

Hasil analisis tersebut akan menjadi bahan edukasi, penanganan, dan mitigasi Karhutla ke depan.

Pemprov Sultra juga menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Karhutla dan Kekeringan Tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Kolaka Timur ditetapkan sebagai prioritas penanganan dan seluruh instansi terkait diminta memberikan dukungan sesuai kewenangan masing-masing.

Balai Wilayah Sungai (BWS) menyatakan kesiapan mendukung pasokan peralatan dan bahan bakar bagi tim di lapangan. BWS juga menginisiasi rencana pengadaan sumur bor di sejumlah titik kebakaran, yang pelaksanaannya masih menunggu Instruksi Presiden.