RRI.CO.ID, Kaimana - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua Barat, Bustam, menegaskan pentingnya menjaga ritme organisasi agar tetap sehat dan mampu menatap masa depan secara bersama.

Hal tersebut disampaikan Bustam dalam sambutannya saat penutupan Konferensi Kabupaten (Konferkab) II PWI di Kaimana Beach Hotel, Kabupaten Kaimana.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk terus menjaga kekompakan organisasi sebagai rumah besar wartawan di Papua Barat.

“Ini bentuk syukur kita bersama. Kita harus menjaga ritme organisasi agar tetap berjalan baik dan mampu menatap masa depan PWI dengan semangat kebersamaan,” ujar Bustam.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para mitra kerja, pengurus organisasi, pihak perbankan, serta berbagai stakeholder yang selama ini mendukung perjalanan organisasi PWI di Papua Barat.

Menurut Bustam, PWI bukan sekadar wadah profesi, tetapi juga menjadi pelindung dan identitas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sekaligus menjaga pembangunan daerah.

“Organisasi inilah yang menjadi rumah dan pelindung kita. Melalui PWI, kita menjaga profesionalisme wartawan sekaligus ikut membangun daerah,” katanya.

Bustam menegaskan pembentukan kepengurusan PWI di kabupaten dan kota menjadi prioritas penting guna memperluas pembinaan serta meningkatkan kompetensi wartawan di daerah.

Ia mengingatkan bahwa pembentukan kepengurusan harus memenuhi ketentuan organisasi, termasuk jumlah minimal anggota dan struktur kepengurusan yang definitif.

“Pembentukan PWI di daerah harus menjadi bagian sejarah pembangunan pers di Papua Barat. Wartawan perlu pendampingan, pendidikan, dan wadah yang jelas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bustam menilai peningkatan kompetensi wartawan memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan daerah. Wartawan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kritik, namun harus bersifat konstruktif dan sinergis dengan pemerintah.

“Kita boleh mengkritik, tetapi kritik harus membangun. Pemerintah membutuhkan wartawan, dan wartawan juga bagian dari pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang akuntabel, termasuk pertanggungjawaban setiap kegiatan sebelum menjalankan program selanjutnya.

Menurutnya, keterbatasan anggaran bukan menjadi hambatan selama organisasi mampu membangun kolaborasi melalui komunikasi serta kerja sama yang baik dengan berbagai pihak.