RRI.CO.ID, Kaimana - Kepolisian Resor (Polres) Kaimana menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Apel gabungan tersebut berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Kaimana dan dipimpin langsung Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma, S.I.K. Kegiatan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaimana, Anggota DPRK Kaimana Matias Farisa, Kepala BPBD Kaimana, Komandan Pos Basarnas Kaimana, Kepala Distrik Buruway, Kepala Distrik Arguni Atas, Kepala BMKG serta Kepala Dinas Perhubungan Darat.
Dalam amanatnya, Satria mengatakan apel tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengecek kesiapan personel sekaligus sarana dan prasarana dalam menghadapi potensi bencana.
Menurutnya, seluruh personel dan pemangku kepentingan harus mampu membangun koordinasi dan sinergi agar dapat bertindak secara cepat, sigap dan tepat ketika terjadi bencana, sehingga keamanan serta keselamatan masyarakat dapat terjamin.
“Bencana alam, khususnya Karhutla, merupakan salah satu tantangan yang dihadapi seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan laporan BNPB, BPBD dan KLHK per 26 Agustus 2026, terdapat lebih dari 13 provinsi yang mengalami Karhutla, di antaranya wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire serta daerah lainnya,” kata Satria.
Ia menjelaskan, dampak bencana tidak hanya berupa korban jiwa maupun kerugian ekonomi. Kebakaran juga dapat menimbulkan trauma psikologis serta mengganggu kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, Satria menegaskan bahwa langkah pencegahan, deteksi dini, patroli dan respons cepat harus menjadi prioritas dalam menghadapi potensi Karhutla di Kabupaten Kaimana.
Kapolres meminta seluruh personel dan stakeholder meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan seluruh sarana pendukung dalam kondisi siap digunakan. Pengecekan meliputi kendaraan, mesin pompa, selang, alat pemadam, alat komunikasi, perlengkapan keselamatan serta berbagai peralatan pendukung lainnya.
Selain kesiapan peralatan, seluruh personel juga diminta memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, setiap personel dapat bertindak secara optimal dan terkoordinasi apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan.
Satria juga menekankan pentingnya penguatan deteksi dini dan patroli pada kawasan yang memiliki potensi kerawanan Karhutla. Pemetaan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi perlu dilakukan sehingga setiap informasi mengenai titik panas maupun indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
Jajaran Bhabinkamtibmas juga diminta mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan serta ikut menjaga lingkungan di wilayah masing-masing.
Menurut Satria, penanganan Karhutla membutuhkan sinergi lintas sektor karena persoalan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri. Kolaborasi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, dunia usaha, masyarakat peduli api, relawan, tokoh masyarakat dan berbagai elemen lainnya sangat dibutuhkan.
“Apabila ditemukan titik api, segera lakukan penanganan secara cepat, tepat dan terukur agar api tidak meluas. Utamakan keselamatan personel dan tetap berpedoman pada SOP yang berlaku,” tegasnya.
Satria juga meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan dan berkeadilan apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian yang memenuhi unsur pidana.
Ia mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Kaimana membangun kesadaran bersama bahwa menjaga hutan dan lahan dari ancaman kebakaran merupakan tanggung jawab seluruh pihak.
Menurutnya, melalui kesiapsiagaan, koordinasi dan keterlibatan masyarakat, potensi Karhutla dapat ditekan sehingga keselamatan warga serta kelestarian lingkungan di Kabupaten Kaimana dapat terus terjaga.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....