Hadapi Kemarau, DPRD DKI Usul Air Laut Diubah Jadi Tawar

RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengusulkan pemanfaatan teknologi desalinasi air laut sebagai salah satu alternatif untuk mengantisipasi kekurangan air bersih di Jakarta akibat kemarau panjang. Usulan tersebut disampaikan Suhud dalam wawancara bersama Radio 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, Senin, 21 September 2026, dengan mempertimbangkan potensi berkurangnya sumber air baku selama musim kemarau.

Dalam siaran wawancara pagi itu, Suhud menjelaskan, teknologi desalinasi bukan hal baru karena sudah diterapkan dalam skala terbatas di sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Seribu. Menurutnya, teknologi tersebut dapat dikembangkan dengan kapasitas yang lebih besar apabila kondisi kemarau berkepanjangan berpotensi mengurangi ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat Jakarta.

“Sebetulnya pola ini bukan hal yang baru di Jakarta. Kita sudah menerapkan desalinasi, mengubah air laut menjadi air tawar, yaitu di Pulau Seribu,” ujar Suhud.

Menurut Suhud, kebutuhan alternatif sumber air perlu dipikirkan karena sistem penyediaan air Jakarta masih bergantung pada air permukaan dari sejumlah sumber. Ia menjelaskan, apabila sumber air tersebut mengalami penurunan debit akibat kemarau panjang, ketersediaan air baku yang dapat diolah menjadi air bersih juga berpotensi berkurang.

Suhud mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi karena sebagian masyarakat di sejumlah wilayah Jakarta juga masih menggunakan air tanah. Jika kemarau berlangsung panjang dan ketersediaan air tanah ikut menurun, masyarakat dapat menghadapi tekanan terhadap kebutuhan air bersih. “Kalau sumbernya kering, kemudian beberapa daerah yang juga dialiri sungai yang melewati Jakarta mengering, debit air bisa berkurang dan bahan baku untuk diolah oleh PAM semakin berkurang,” kata Suhud.

Ia menilai desalinasi dapat menjadi salah satu pilihan untuk menghadapi kondisi tersebut, terutama karena teknologi pengolahan air laut telah digunakan di Kepulauan Seribu. Namun, Suhud mengakui kapasitas teknologi yang digunakan saat ini masih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut sehingga diperlukan kajian apabila teknologi itu akan diterapkan untuk kebutuhan Jakarta dalam skala besar.

“Kalau warga Jakarta yang jumlahnya 10 juta ini kan perlu diantisipasi serius. Artinya teknologinya harus yang benar-benar baik,” ucap Suhud.

Desalinasi Jakarta Perlu Dikaji dari Teknologi hingga Lokasi

Suhud mengatakan penerapan desalinasi Jakarta dalam skala besar membutuhkan kajian lebih lanjut, termasuk mengenai teknologi, kapasitas produksi, lokasi fasilitas, dan pembiayaan. Ia menyebut kawasan pesisir Jakarta Utara dapat menjadi salah satu lokasi yang perlu dikaji karena memiliki akses langsung terhadap sumber air laut.

Menurutnya, desalinasi juga dapat menjadi alternatif jangka lebih dekat dibandingkan menunggu proyek infrastruktur besar seperti tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. “Giant Sea Wall itu proyek besar dan jangka panjang, artinya masih lama kalau kita bicara tentang itu,” ujarnya.

Karena itu, Suhud mendorong adanya langkah praktis untuk menyiapkan mesin pengolah air apabila kondisi kekeringan kembali terjadi. Ia menyebut teknologi tersebut pada dasarnya sudah diterapkan di Jakarta, meski penggunaannya belum dalam skala yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

Suhud juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk mengkaji langkah tersebut. Menurut dia, perusahaan penyedia layanan air dinilai memiliki peran yang relevan dalam menyiapkan alternatif sumber air bersih bagi masyarakat.

“Saya kira antisipasinya, usulannya segera ini ditugaskan ke PAM Jaya untuk mencari pendanaan atau terkait dengan penyiapan atau antisipasi kemarau panjang tadi,” ujar Suhud.

Air Bersih Jakarta Mulai Didistribusikan

Usulan desalinasi muncul ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan sejumlah langkah menghadapi dampak kemarau panjang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 15 September 2026 menyatakan terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atauBPBD DKI Jakarta juga mencatat pendistribusian air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Jakarta Barat pada Sabtu, 19 September 2026, menggunakan satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Masyarakat yang mengalami kondisi darurat dapat menghubungi layanan Jakarta Siaga 112.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 1.027 personel lintas instansi dan 29 mobil tangki untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kesiapsiagaan tersebut mencakup antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.

DPRD Minta PAM Jaya Siapkan Antisipasi

Suhud mengatakan distribusi air bersih tetap diperlukan untuk menangani kebutuhan masyarakat saat kekeringan terjadi. Namun, menurutnya, langkah tersebut perlu dilengkapi dengan strategi penyediaan sumber air alternatif agar penanganan tidak hanya dilakukan ketika gangguan pasokan sudah terjadi.

“Jangan business as usual. Air bakunya sedikit, ya bilang karena airnya sedikit, jadi keluarnya sedikit, enggak bisa begitu. Jadi harus disiapkan antisipasinya,” kata Suhud.

Dalam pemberitaan Beritajakarta pada Rabu, 16 September 2026, Suhud sebelumnya juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi dampak kemarau panjang. Ia menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta telah menetapkan status awas kekeringan berdasarkan parameter meteorologis, termasuk jumlah hari tanpa hujan.

Status awas tersebut, menurut penjelasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta yang dikutip Beritajakarta, tidak berarti seluruh wilayah Jakarta sedang mengalami krisis air bersih. Pemerintah tetap melakukan pemantauan wilayah terdampak, memperkuat koordinasi lintas instansi, melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca, serta menyediakan distribusi air bersih bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.