Paguyuban Masyarakat Kembangan: Pemerintah Harus Peka Kondisi Warganya

RRI.CO.ID, Jakarta - Paguyuban Masyarakat Kembangan, Jakarta Barat, meminta Gubernur DKI Jakarta lebih peka terhadap kondisi masyarakat kecil yang saat ini menghadapi sulitnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul rencana penertiban lahan parkir yang selama kurang lebih 10 tahun dikelola masyarakat di sekitar kawasan Lippo Mall Puri dan Puri Indah.

Masyarakat meminta agar penertiban tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan nasib warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut.

“Kami meminta Pak Gubernur melihat langsung kondisi masyarakat kecil. Mencari nafkah saat ini tidak mudah. Kalau parkir ditertibkan, kami berharap pemerintah memberikan solusi, bukan hanya melakukan penertiban,” ujar Koordinator Lapangan, Haji Bento, kepada awak media, di Jakarta pada Rabu 9 September 2026.

Mereka juga meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta, termasuk Sekretaris Daerah maupun Asisten Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk turun langsung mendengar aspirasi masyarakat Kembangan dan membantu Gubernur mencari jalan keluar.

Menurut mereka, dialog antara pemerintah dan masyarakat perlu dilakukan sebelum penertiban agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru.

“Kalau memang aturan harus ditegakkan, kami siap mengikuti aturan. Tetapi tolong berikan solusi. Kami hanya ingin bekerja dan mencari nafkah secara layak untuk keluarga,” ujarnya.

Masyarakat juga berharap penegakan Perda dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah Jakarta dan tidak terkesan hanya menyasar kelompok atau lokasi tertentu.

Apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons, penguyuban masyarakat Kembangan menyatakan siap menyampaikan aspirasi secara langsung ke Balai Kota DKI Jakarta.

Mereka berharap Gubernur dan jajaran Pemprov DKI dapat membuka ruang dialog serta menghadirkan solusi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat sekaligus tetap menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan.