614 Pedagang Kramat Jati Direlokasi, Retribusi Digratiskan 6 Bulan

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta merelokasi 614 pedagang di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, ke sejumlah lokasi binaan dan pasar yang disiapkan pemerintah. Pemerintah mengklaim, penataan yang dilakukan selama sepekan sejak 24 Agustus 2026 itu untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik sekaligus menjaga aktivitas perdagangan tetap berjalan dengan tertib dan aman.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sebanyak 193 pedagang ikan kini ditempatkan di Lokasi Binaan atau lokbin Pasar Ikan Kramat Jati. Sementara 331 pedagang lainnya dipindahkan ke Pasar Kramat Jati Sektor 7, dan sebanyak 45 pedagang kue ke Lokasi Binaan Cililitan serta 45 pedagang lainnya ke pasar yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

“Untuk tempat ini, Lokbin yang ada di Kramat Jati bagi para pedagang, selama 6 bulan kami beri retribusi atau iurannya kami gratiskan,” kata Pramono saat meninjau dan berdialog dengan sejumlah pedagang Pasar Ikan Kramat Jati, Selasa, 1 September 2026. Gubernur menanggapi jawaban seorang pedagang perempuan yang lebih suka berdatang di tempat yang lama mengatakan akan membantu mempromosikan lokasi baru agar masyarakat tetap mengetahui keberadaan pedagang yang sebelumnya berjualan di pinggir Jalan Raya Bogor.

Melalui penataan ini, Pramono berharap kawasan Kramat Jati menjadi lebih tertata dan rapi. Sebelum adanya relokasi, aktivitas pedagang di kawasan Kramat Jati ini sudah berlangsung sejak sekitar tahun 1970-an.

Mantan Sekretaris Kabinet di era Presiden Joko Widodo ini menyebut penataan kawasan tersebut tidak mudah karena aktivitas pedagang telah berlangsung sejak sekitar 1970-an. "Tentunya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan sepenuhnya dari para pedagang dan juga para tokoh masyarakat yang mengoordinasikan ini," kata Pramono.

Ia menegaskan penertiban tidak dilakukan dengan pendekatan penggusuran, melainkan dengan menyediakan tempat bagi pedagang agar tetap dapat menjalankan usahanya. “Menertibkan sesuatu yang sudah berlangsung sejak tahun 1970-an bukan hal mudah. Namun, trotoar harus kita kembalikan pada fungsinya dan hak pejalan kaki harus kita jaga,” kata Pramono melalui unggahan di media sosialnya yang kami akses pada Rabu, 2 September 2026.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah menyiapkan lokasi tambahan untuk menampung pedagang yang belum tertampung secara optimal di lokasi binaan. Pramono mengatakan langkah tersebut diperlukan agar seluruh pedagang dapat memperoleh tempat berjualan yang layak tanpa kembali menggunakan badan jalan maupun trotoar.

Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Timur Andi Ahmad Refi mengatakan sejumlah fasilitas di Lokasi Binaan Kramat Jati akan disempurnakan. Fasilitas yang disiapkan antara lain kipas angin untuk memperbaiki sirkulasi udara, penataan area parkir, serta pengerukan saluran air untuk mengurangi potensi genangan.

“Memang ada beberapa permintaan dari pedagang seperti sirkulasi udara. Jadi nanti rencananya di tempat ini akan dipasangi kipas angin untuk dibuat lebih nyaman,” ujar Refi, seperti dilansir website resmi Pemprov DKI Jakarta, Rabu, 2 September 2026. Pemerintah juga mempertimbangkan beberapa lokasi parkir tambahan agar konsumen lebih mudah mengakses lokasi binaan.

Rekayasanya mencakup area parkir di bagian depan dan sisi selatan Lokasi Binaan Kramat Jati, lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum di depan Lippo Plaza Kramat Jati, serta area di sisi utara lokasi binaan. Pemerintah juga mempertimbangkan Lokasi Binaan Cililitan sebagai lokasi parkir tambahan meski jaraknya lebih jauh.

Selain fasilitas fisik, Pemerintah Kota Jakarta Timur akan memperkuat promosi Lokasi Binaan Kramat Jati melalui media sosial. Langkah tersebut ditujukan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa pedagang ikan yang sebelumnya berjualan di pinggir Jalan Raya Bogor kini telah menempati lokasi binaan.

Dari sisi biaya, pedagang memperoleh pembebasan retribusi selama enam bulan masa transisi. Setelah periode tersebut berakhir, pedagang akan dikenakan retribusi sebesar Rp6.000 per hari atau Rp180 ribu per bulan yang dibayarkan langsung melalui Bank Jakarta.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan, meminta pemerintah memastikan proses relokasi tidak membuat pedagang kehilangan pembeli. Menurutnya, lokasi baru harus mudah dijangkau dan memiliki fasilitas yang mendukung keberlangsungan usaha pedagang.

“Relokasi secepatnya dan di tempat terdekat. Terdekat dari tempat mereka jualan berdagang sebelumnya,” ujar August dalam wawancara dengan Radio 91,2 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia atau Pro1 RRI Jakarta, Rabu, 2 September 2026. Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan kondisi ekonomi pedagang kecil karena sebagian besar menggantungkan pendapatan rumah tangga dari aktivitas perdagangan tersebut.

August juga mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Menurutnya, penempatan pedagang tidak cukup hanya menyediakan lapak, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan pedagang membayar retribusi dan potensi keramaian pembeli.

Ia mengusulkan agar pedagang yang ditempatkan di fasilitas milik Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dapat memperoleh skema biaya yang setara dengan lokasi sementara atau lokasi binaan. “Jangan karena ego masing-masing, ini jadi problem yang berlarut-larut,” ucap August.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan gagasan pembentukan koperasi pedagang sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekonomi setelah relokasi. Koperasi tersebut direncanakan dapat memasok kebutuhan bahan baku ikan bagi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Koordinator Pedagang Subuh Kramat Jati Muhtarom turut mengimbau pedagang yang masih beraktivitas di kawasan tersebut untuk mengikuti penataan dan masuk ke lokasi binaan yang telah disiapkan. “Saya sudah mengimbau kepada pedagang kaki lima, khususnya pasar subuh, itu untuk masuk ke Lokbin,” kata Muhtarom.

August berpendapat keberhasilan relokasi pedagang Kramat Jati pada harus diukur dari kemampuan pedagang mempertahankan usaha dan tetap mendapatkan pembeli. Ia meminta pemerintah tidak hanya memastikan kawasan menjadi tertib, tetapi juga menjamin proses transisi tidak menekan penghasilan pedagang kecil.