RRI.CO.ID, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh warga dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menegaskan, data yang disampaikan masyarakat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Ajakan itu disampaikan Pramono usai menerima petugas BPS DKI Jakarta yang melakukan pendataan langsung di Balai Kota, Senin, 31 Agustus 2026. “Saya mengimbau seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan data apa adanya. Jangan tertutup,” kata Pramono.
Menurutnya, informasi yang diberikan dalam sensus bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan perpajakan maupun kepentingan lain di luar kebutuhan statistik. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya.
“Ini betul-betul adalah sensus ekonomi untuk mengetahui potret kondisi dan keadaan di Jakarta. Data yang benar akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang benar,” ujarnya.
Pramono menjelaskan, Jakarta sebagai salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia memiliki beragam jenis usaha, mulai dari usaha rumahan, UMKM, hingga perusahaan berskala nasional dan internasional. Seluruh aktivitas ekonomi tersebut perlu tercatat agar pemerintah memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi ekonomi ibu kota.
Dalam pelaksanaannya, petugas BPS mendatangi berbagai lokasi usaha, seperti pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, pasar, pertokoan, rumah, hingga apartemen. Selain wawancara langsung, sebagian responden juga mengisi kuesioner secara mandiri.
Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menghitung jumlah usaha, tetapi juga mengumpulkan data mengenai jenis kegiatan usaha, produk dan jasa yang dihasilkan, skala usaha, tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, serta karakteristik usaha lainnya. Hasil pendataan tersebut akan menjadi salah satu rujukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun program, regulasi, dan intervensi ekonomi berdasarkan kondisi terkini.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli menyampaikan pelaksanaan pendataan di Jakarta sejauh ini berjalan lancar. Berdasarkan daftar awal (pre-list), capaian pendataan telah mencapai 111 persen, meski masih ada sejumlah unit usaha yang belum ditemukan atau masih dalam proses penelusuran.
“Waktu kita masih ada sampai dengan 15 September. Kami akan mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu serta menemukan kembali yang tadinya belum ditemukan dalam pre-list kami,” kata Zulkipli.
Ia juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha yang belum terdata agar menghubungi kantor BPS karena pendataan masih berlangsung hingga pertengahan September 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono turut meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan verifikasi ulang terhadap mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang terdampak perubahan data desil. Langkah tersebut dilakukan agar mahasiswa yang sebelumnya menerima bantuan tidak kehilangan akses pendidikan akibat perubahan data yang masih memerlukan proses verifikasi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....