HUT ke-81 RI, Gubernur Pramono Dorong Kerja Nyata untuk Warga Jakarta

RRI.CO.ID, Jakarta - Kemerdekaan merupakan amanah yang harus diisi dengan kerja nyata untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Amanat tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menjadi inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 17 Agustus 2026.

“Alhamdulillah, pelaksanaan upacara berlangsung baik, lancar, dan khidmat. Kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dikenang dan dirayakan, melainkan amanah yang harus dijaga dan diisi dengan kerja nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Pramono.

Pramono mengatakan makna kemerdekaan pada masa kini tidak lagi diwujudkan melalui pertempuran fisik, melainkan melalui kemampuan bekerja bersama dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Semangat kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang pertempuran fisik dengan mengangkat senjata, melainkan tentang menurunkan ego, saling mendengar, dan bekerja bersama,” katanya.

Dalam amanatnya, Pramono memaparkan sejumlah capaian dan agenda pembangunan Jakarta. Ia menyebut ketahanan ekonomi Ibu Kota terus menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen dengan kontribusi 16,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Sementara itu, inflasi tercatat 2,5 persen.

Menurut Pramono, capaian tersebut menjadi bagian dari modal Jakarta untuk mengejar target masuk dalam 50 besar kota global terbaik pada 2030. Namun, ia menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari angka. Manfaat pembangunan harus dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Pencapaian ini menjadi dorongan guna memastikan kemajuan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pembangunan Jakarta diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” ujarnya.

Lebih lanjut Pramono menjelaskan bahwa di sektor pembangunan manusia, Jakarta mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,05 pada 2025, yang merupakan angka tertinggi secara nasional.

Pemprov DKI Jakarta melanjutkan berbagai program untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, program padat karya, serta dukungan terhadap program Sekolah Rakyat.

“Kemajuan Jakarta harus dimulai dari manusianya. Kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas hidup harus terbuka seluas-luasnya demi memutus rantai ketidakberuntungan,” kata Pramono.

Pembangunan juga diarahkan pada penguatan layanan publik, kesehatan, konektivitas, serta infrastruktur perkotaan. Sejumlah proyek yang didorong antara lain LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai, MRT Fase 2 Bundaran HI–Kota Tua, Pedestrian Deck Dukuh Atas, pembangunan rumah sakit di eks lahan RS Sumber Waras, serta integrasi transportasi menuju Kepulauan Seribu.

“Mulai 2027, transportasi laut ke Kepulauan Seribu akan dikelola secara profesional oleh Transjakarta. Bersamaan dengan itu, penataan ruang kota terus dimaksimalkan, termasuk pembongkaran tiang monorel di Jalan H.R. Rasuna Said dan penguatan integrasi transportasi publik di kawasan JIS–Ancol,” ujarnya.

Di bidang lingkungan, Pemprov DKI Jakarta mendorong gerakan pemilahan sampah dari sumber, mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Sementara dari sisi tata kelola pemerintahan, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan inovasi pembiayaan, termasuk obligasi daerah. Jakarta juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sembilan tahun berturut-turut.

Bagi Pemprov DKI Jakarta, lanjut Pramono, kemerdekaan diwujudkan melalui pelayanan publik yang membuat masyarakat merasa dilindungi, aman, nyaman, sekaligus memiliki rasa kepemilikan terhadap kota.

“Bagi Pemprov DKI Jakarta, merdeka berarti memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat merasa dilindungi, aman, nyaman, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kotanya melalui semangat ‘Jaga Jakarta’,” katanya.

Untuk masyarakat Jakarta, Pemprov DKI juga menghadirkan sejumlah program dalam rangka memeriahkan HUT Ke-81 RI. Salah satunya pemberlakuan tarif khusus Transjakarta sebesar Rp8 serta hiburan gratis di sejumlah lokasi publik.

“Pada momentum ini, kami juga memberlakukan tarif Transjakarta Rp8 dan menghadirkan hiburan gratis di Monas, Bundaran HI, Kota Tua, hingga Kepulauan Seribu agar kemeriahan kemerdekaan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan rangkaian HUT Ke-81 RI di Jakarta. Menurut Rano, rangkaian hiburan publik dari Bundaran HI hingga Monas merupakan bagian dari kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, badan usaha milik daerah (BUMD), dan panitia nasional.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memercayai Jakarta sebagai bagian utama penyelenggaraan HUT RI. Melalui koordinasi Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board/JXB), sekitar 60 persen aktivitas kemeriahan rakyat dari HI hingga Monas kami dukung penuh sebagai bentuk kesiapan Jakarta menyongsong masa depan sebagai panggung dunia,” kata Rano.