Pemkot Jakpus Sosialisasikan Rumah Bersubsidi untuk Pegawai

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat melakukan sosialiasi mengenai program rumah bersubsidi bagi aparatur dan pegawai di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat. Program tersebut menyasar ASN, PPPK, PPPK Paruh Waktu, serta Pegawai Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

Adapun sosialisasi digelar di Ruang Serbaguna Utama Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, di Jalan Tanah Abang I, Gambir, pada Rabu 12 Agustus 2026. Program rumah bersubsidi tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemkot Jakarta Pusat dan PT Putrabangun Properti Sukses.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Denny Ramdany, mengatakan bahwa kepemilikan rumah di wilayah perkotaan seperti Jakarta, menjadi tantangan bagi banyak masyarakat. Tingginya harga tanah dan rumah serta keterbatasan lahan membuat akses terhadap hunian layak menjadi persoalan tersendiri.

“Harga tanah dan rumah yang relatif tinggi serta keterbatasan lahan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat termasuk para pegawai,” kata Denny.

Menurut Denny, ASN, PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan PJLP memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, informasi mengenai program yang dapat mendukung kesejahteraan pegawai perlu diberikan secara terbuka.

Denny menilai, program rumah bersubsidi dapat menjadi salah satu alternatif bagi pegawai yang memenuhi persyaratan untuk memiliki hunian layak, aman, dan nyaman. Program tersebut juga menawarkan dukungan fasilitas pembiayaan dari pemerintah bagi calon penerima yang memenuhi ketentuan.

Ia berharap sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada para peserta sebelum memutuskan mengikuti program. Informasi yang diberikan mencakup persyaratan, mekanisme pengajuan, fasilitas pembayaran, hingga hak dan kewajiban calon penerima.

“Melalui kegiatan ini saya berharap para peserta memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai program tersebut, mulai dari persyaratan, mekanisme, pengajuan, fasilitas pembayaran hingga hak dan kewajiban calon penerima,” kata Denny.