BBPOM Jakarta dan Pemkot Jakpus Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan

RRI.CO.ID, Jakarta - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat memperkuat kolaborasi pengawasan obat dan makanan. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk mencegah peredaran produk tidak aman hingga penyalahgunaan obat di masyarakat.

Kepala BBPOM di Jakarta, Jeffeta Pradeko Putra mengatakan, pengawasan perlu diiringi dengan pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah edukasi kepada pelajar mengenai risiko penyalahgunaan obat.

"Permasalahan obat dan makanan perlu mendapat perhatian serius. Strategi kolaborasi dalam bentuk pengawasan serta pemberdayaan masyarakat perlu terus diupayakan bersama. Salah satunya melalui edukasi ke sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak dan remaja agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan obat," kata Jeffeta dalam keterangan tertulis, Jumat 11 September 2026.

Menurut Jeffeta, Jakarta Pusat telah memiliki Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM). Tim tersebut menjadi wadah lintas sektor dalam menjalankan program pengawasan dan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak aman.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, kolaborasi juga akan diarahkan pada edukasi pencegahan penyalahgunaan obat tertentu, termasuk tramadol. Sosialisasi tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga masyarakat dengan melibatkan Dewan Masjid Indonesia (DMI), kader PKK, dasawisma, dan posyandu.

"Kolaborasi kegiatan lintas sektor akan dilakukan tidak hanya kepada siswa, namun juga ke masyarakat. Selain itu, berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk sosialisasi di tempat-tempat ibadah. Dapat diberdayakan juga kader-kader PKK, dasawisma, posyandu," kata Arifin dalam keterangan tertulis, Jumat 11 September 2026.

Arifin menilai sosialisasi perlu dilakukan secara masif agar menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain secara tatap muka, edukasi juga akan dilakukan melalui media sosial.

Kolaborasi BBPOM Jakarta dan Pemkot Jakarta Pusat turut mencakup pembinaan UMKM pangan melalui program pendampingan. Pembinaan diarahkan pada peningkatan mutu dan daya saing produk serta literasi digital pelaku usaha.

"UMKM merupakan backbone perekonomian. Perlu ditingkatkan daya saingnya antara lain dengan mutunya yang semakin baik. Selain itu, perlu pula dilakukan peningkatan dalam literasi digital, tata cara pengelolaan penjualan di media sosial," ujar Arifin.

Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2026. Pertemuan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, antara lain Suku Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.