RRI.CO.ID, Jakarta – Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Taman Sunda Kelapa, Kecamatan Menteng, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menghimpun data dasar perekonomian masyarakat secara akurat.

Dalam proses pendataan, Arifin memberikan keterangan mengenai identitas diri, anggota keluarga, serta usaha sampingan yang dimiliki di luar tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berharap partisipasinya dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan pelaku usaha di Jakarta Pusat agar mendukung pelaksanaan sensus.

"Alhamdulillah, pagi hari ini saya didatangi petugas sensus ekonomi. Saya menerima dengan baik karena ini merupakan bagian dari upaya kita bersama menyediakan data dasar perekonomian yang akurat," kata Arifin.

Arifin juga meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan data yang dihimpun tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun memengaruhi status penerima bantuan sosial.

"Data yang dikumpulkan dalam sensus ini tidak berkaitan langsung dengan urusan perpajakan. Partisipasi masyarakat dalam sensus juga tidak akan memengaruhi status penerimaan bantuan sosial," ujarnya.

Ia mengajak seluruh warga Jakarta Pusat untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi di lapangan. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Jakarta Pusat Undich Sadewo Sunu mengatakan capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 di wilayahnya telah melampaui 49 persen hingga pertengahan Juli. Pendataan mencakup unit usaha sekaligus pembaruan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Undich menjelaskan petugas lapangan melakukan verifikasi terhadap keberadaan usaha menggunakan aplikasi digital yang dilengkapi sistem geotagging. Selain memeriksa daftar usaha yang telah ada, petugas juga mendata usaha baru yang ditemukan selama pelaksanaan sensus.

"Masyarakat jangan takut. Sensus ini tidak ada kaitannya dengan pajak atau bantuan sosial. Data dijamin kerahasiaannya dan semata-mata untuk perbaikan perencanaan pembangunan ekonomi," tegas Undich.