Aliansi Masyarakat Jakarta Dukung MBG dan Minta Koruptor Ditindak Tegas

RRI.CO.ID, Jakarta - Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin 22 Juni 2026. Mereka menyuarakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus meminta penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.

Massa yang hadir berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan, komunitas warga, kelompok perempuan, dan unsur masyarakat lainnya. Mereka menilai program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kepada RRI Jakarta, Ketua Umum Perempuan Peduli Nusantara, Inge Mangundap, menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG. Menurut dia, program tersebut perlu terus berjalan karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di berbagai daerah.

“Kami menyatakan agar MBG tetap dilanjutkan karena begitu banyak anak-anak dan orang yang tidak mampu di seluruh Indonesia,” kata Inge.

Ia juga mengapresiasi rencana perluasan penerima manfaat program kepada lansia dan ibu hamil. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan generasi mendatang.

“Kami juga berterima kasih kepada Pak Prabowo. Program MBG ini akan diberikan juga kepada lansia dan kepada ibu-ibu hamil agar nanti anak-anak ini akan lebih sehat di masa depan,” ujarnya.

Selain menyampaikan dukungan terhadap MBG, massa aksi juga menyoroti dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.

“Dengan ini kami menuntut agar para koruptor tersebut dihukum seberat-beratnya,” tegas Inge.

Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi dapur-dapur MBG yang telah ditutup di sejumlah daerah. Evaluasi tersebut mencakup prosedur operasional maupun kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

“Kami mohon agar semua dapur-dapur yang telah ditutup agar dievaluasi kembali prosedurnya, juga para pegawainya. Para orang-orang yang tidak qualified sebaiknya dikeluarkan,” katanya.

Sementara itu, Hariyadi dari Jaga Kampung menegaskan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oknum tidak boleh menghambat keberlangsungan program MBG. Menurutnya, pelaku korupsi harus diproses hukum tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat penerima manfaat.

“Kalau koruptor, wajib ditangkap. Tinggal sistemnya saja saling mengawasi satu sama lain. Masyarakat juga, kalau saya pikir, harus mengawasi juga,” ujar Hariyadi.

Ia menilai pengawasan terhadap program harus dilakukan secara berlapis oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, setiap potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini dan tidak merugikan penerima manfaat.

“Yang terpenting adalah pemerintah, khususnya di lingkaran BGN, harus benar-benar mengawasi dengan sistem yang baik dan benar, sesuai dengan SOP. Dan masyarakat pun harus mengawasi,” pungkasnya.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan yang berjaga di sekitar lokasi. Massa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka sebelum akhirnya membubarkan diri.