Gubernur Pramono Batasi Akses Pengunggahan Laporan pada Aplikasi JAKI

RRI.CO.ID, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan membatasi akses pengunggahan laporan pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), menyusul terungkapnya kasus manipulasi laporan kerja Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menggunakan kecerdasan buatan (AI) di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pramono menegaskan, perbaikan sistem dilakukan untuk memastikan transparansi sekaligus mencegah praktik pelaporan fiktif.

Hal tersebut dikatakan Pramono saat menghadiri Town Hall Meeting 2026, di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Rabu, 15 April 2026.

“Yang boleh meng-upload adalah yang memang mengerjakan (aduan). Sistemnya kami perbaiki supaya lebih transparan,” ujar Pramono.

Menurut Pramono langkah tersebut diambil setelah muncul keluhan warga terkait tindak lanjut laporan yang diduga menggunakan foto hasil rekayasa AI, bukan dokumentasi pekerjaan nyata di lapangan. Pramono menilai praktik tersebut mencoreng integritas pelayanan publik di ibu kota.

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur lapangan agar tidak sekadar mengejar formalitas laporan, melainkan benar-benar bekerja secara nyata. “Tidak boleh lagi hanya sekadar memberikan atau menyenangkan pimpinan, tetapi kerja riil di lapangan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga petugas PPSU yang terlibat. Ketiganya menerima surat peringatan pertama (SP1) sebagai bentuk pembinaan awal.

Pramono mengungkapkan dirinya telah bertemu langsung dengan para petugas tersebut. Dalam pertemuan itu, ia memberikan peringatan keras sekaligus kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja.

“Ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka, kalau memang masih ingin bekerja di DKI Jakarta. Jika pelanggaran serupa kembali terjadi, Pemprov tidak akan ragu menjatuhkan sanksi yang lebih berat, termasuk pemberhentian,” ujarnya.