Bappenas dan Konsorsium SOLUSI Perkuat Pengelolaan Bentang Darat dan Laut

RRI.CO.ID, Jakarta – Pengelolaan bentang darat dan laut terpadu memerlukan kolaborasi dari berbagai elemen, tidak hanya memperkuat aspek lingkungan dan ekologis, tetapi juga tata kelola dan kelembagaan, inklusivitas, dan mekanisme pendanaan yang inovatif.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat maupun daerah, akademisi dan ahli, BUMN, pihak swasta, himpunan dan asosiasi, mitra pembangunan hingga NGO/CSO bertemu dalam SOLUSI Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari untuk memperkuat pemahaman dan komitmen multipihak mengenai pentingnya pengelolaan darat dan laut secara terpadu pada Senin 28 September 2026 di Pullman Hotel, Jl. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta Pusat 10350 Jakarta.

Kegiatan ini diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN, area kerjasama Resilient Nature dalam topik program keanekaragaman hayati (Biodiversity), dalam sebuah kerangka Proyek Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia (SOLUSI) yang dilaksanakan secara Konsorsium terdiri dari, Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan KEHATI, dengan pendanaan melalui International Climate Initiative (IKI).

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan pengelolaan bentang darat dan laut tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterhubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan. Di samping itu, sekat-sekat sektoral masih menjadi tantangan, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi untuk mengejawantahkan kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sekaligus mendukung pengembangan komoditas yang sejalan dengan Asta Cita no 2 menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks itu, proyek SOLUSI lewat 3 lokasi percontohannya di 3 provinsi merupakan salah satu wujud nyata komitmen Indonesia dan Jerman untuk mendukung aksi inklusif dan berkelanjutan. Teguh optimis bahwa proyek tersebut dapat menjadi katalis untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam aksi di tingkat bentang alam, sambil menciptakan dan mengembangkan mata pencaharian masyarakat melalui investasi berdampak (impact investment) dan kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat (public-private-community partnership).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Permana Yudiarso mengatakan, Proyek SOLUSI menjadi alat bantu perencanaan tata ruang dan pembangunan darat dan laut yang terintegrasi menjadi satu kesatuan ekosistem. "Melalui Proyek SOLUSI yang berdampak terhadap lebih dari 5 juta jiwa penduduk, kita dapat melihat perencanaan di darat tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan ekosistem laut. Contoh pengolahan sampah yang tidak tepat dapat mencemari sungai dan berujung pada kerusakan pada ekosistem mangrove di pesisir," tegasnya.

Peluncuran Lima Dokumen Kebijakan Startegis

Sebagai momentum penting dalam mewujudkan integrasi bentang darat dan laut (land-and seascapes / LaS), sejumlah hasil kajian yang didukung Proyek SOLUSI turut diluncurkan, antara lain indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi, strategi pengembangan bioprospeksi, pengarusutamaan gender dalam keanekaragaman hayati, strategi nasional untuk pendanaan inovatif, serta masterplan pengelolaan bentang darat dan laut Regional Padagimo di Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Indikator Pengelolaan Darat-Laut Terintegrasi: Standar evaluasi nasional dan subnasional yang mencakup indikator proses dan output terhadap pengelolaan bentang darat dan laut yang terintegrasi sebagai indikator kinerja dan pemantauan kinerja melalui prinsip konektivitas darat-laut, tata kelola inklusif, pembangunan berkelanjutan dan ketahanan masyarakat dan ekosistem.
2. Pengarusutamaan Gender dalam Keanekaragaman Hayati: Panduan untuk memperkuat implementasi kegiatan IBSAP 2020-2045 yang memiliki keterkaitan kuat dengan dimensi sosial pengelolaan keanekaragaman hayati, khususnya berkenaan dengan pengelolaan ruang, akses terhadap sumber daya keanekaragaman hayati, distribusi manfaat, serta partisipasi dan tata kelola (Tujuan Nasional 3, 12, dan 17).
3. Kajian Pengembangan Bioprospeksi di Indonesia: Kajian pemanfaatan bahan hayati secara berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau dan biru berbasis riset tanpa merusak kelestarian hutan dan laut sekaligus akses pembagian manfaat bagi masyarakat pemilik pengetahuan.
4. Strategi Nasional untuk Pendanaan Inovatif di Indonesia: Kerangka pembiayaan berkelanjutan yang memadukan sumber pendanaan publik, swasta (blended finance), dan instrumen pembiayaan inovatif lainnya untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan bentang darat dan laut terintegrasi.
5. Masterplan Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Regional Padagimo (Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong) Provinsi Sulawesi Tengah: Model percontohan tata kelola ruang terpadu skala regional yang menyelaraskan pembangunan lintas sektor untuk keberlanjutan hulu, sungai, pesisir, dan laut.

Sebagai bagian dari kegiatan, booth pameran turut menjadi ruang untuk menampilkan capaian proyek dan menggambarkan proses kerja secara menyeluruh, dari penguatan kebijakan dan perencanaan, implementasi di tingkat tapak, hingga pengembangan kapasitas dan pengembangan pembiayaan inovatif untuk mendukung keberlanjutan program.

Indonesia-Jerman Perkuat Kolaborasi Pengelolaan Darat-Laut Terpadu

Yuliana Cahya Wulan, Program Manager Proyek SOLUSI GIZ Indonesia & ASEAN sekaligus perwakilan Konsorsium SOLUSI mengatakan, pengelolaan bentang darat dan laut membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena tantangan yang dihadapi tidak mengenal batas administrasi maupun sektor.

“Pendekatan terintegrasi antara bentang darat dan laut membantu para pemangku kepentingan melihat hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan kegiatan ekonomi sebagai satu kesatuan. Kolaborasi menjadi penting agar solusi yang dikembangkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat saling memperkuat dari tingkat nasional hingga daerah,” ujar Yuliana.

Menurut dia, pengalaman Proyek SOLUSI di tiga provinsi percontohan, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah, memberikan pembelajaran mengenai pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan sejak proses perencanaan, implementasi, hingga perancangan strategi untuk memastikan program dapat terus berjalan melampaui periode pelaksanaan proyek.

Konsorsium juga melihat peluang pengembangan pembiayaan non-APBN dan non-APBD untuk mendukung pengelolaan darat-laut yang terintegrasi. Dalam SOLUSI Day, peluang pendanaan tersebut dibahas bersama pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang besar, Indonesia memiliki berbagai peluang untuk menjadikan perlindungan alam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi. Ini pula yang membuat Proyek SOLUSI semakin menemukan relevansinya di tengah meningkatnya tekanan terhadap lingkungan serta semakin seringnya bencana, baik alam maupun yang dipicu oleh aktivitas manusia.

Lebih lanjut, Wulan menegaskan, bahwa hari ini yang dibutuhkan dalam pengelolaan bentang darat dan laut terpadu adalah mekanisme yang mampu menerjemahkan potensi pengelolaan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang bertanggung jawab, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

SOLUSI Day mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, lembaga riset, dunia usaha, lembaga pembiayaan, organisasi masyarakat sipil, serta media ke dalam konsorsium stakeholder terkait. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkenalkan sejumlah dokumen hasil Proyek SOLUSI dan membuka peluang kolaborasi lanjutan dalam pengelolaan bentang darat dan laut secara berkelanjutan.

Konsorsium SOLUSI Pastikan Dampak Program Berlanjut Setelah 2028

Feri Johana, Green Growth Planning and Policy Specialist Landscape Alliance menjelaskan, kehadiran proyek SOLUSI juga dapat membuka peluang untuk pihak swasta turut berkontribusi kepada strategi pembangunan berkelanjutan yang dijalankan oleh pemerintah pusat hingga daerah yang terintegrasi. "Saat ini lewat projek percontohan di 3 provinsi kami ingin perencanaan tidak hanya sekadar menjadi ide atau gagasan dalam dokumen saja. Melainkan menjadi panduan pembangunan yang mampu memberikan dampak dan menyentuh masyarakat di tingkat tapak," ujarnya.

Sementara itu, Putra Agung, Country Director SNV Indonesia, menyatakan bahwa SNV berfokus pada pengembangan komoditas berkelanjutan melalui skema kemitraan dengan masyarakat. Pendekatan ini ditujukan untuk memastikan perencanaan dalam Proyek SOLUSI dapat berjalan secara berkelanjutan setelah 2028, tidak terbatas pada periode proyek, terutama melalui pengembangan skema pembiayaan inovatif. “Sehingga setelah

Proyek SOLUSI berakhir pada 2028, pengelolaan yang berkelanjutan ini tetap dapat dilanjutkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, baik di darat maupun laut,” tegasnya.

Mohammad Korebima, Project Manager SOLUSI, Yayasan KEHATI, menambahkan, investasi hijau untuk implementasi Proyek SOLUSI di tiga provinsi akan mencapai EUR2,8 juta hingga 2028. Nilai investasi ini untuk menjamin pengelolaan ekosistem darat dan laut yang terintegrasi mulai dari perlindungan spesies endemik, seperti lutung perak, tarsius, dugong, hingga penyu di area kerja seluas 28 ribu hektar.

Inklusivitas Sosial Jadi Bagian Penting

Sebagai kerangka pemantauan yang praktis dan komprehensif, indikator pengelolaan bentang darat dan laut (LaS) hadir untuk memberikan gambaran cepat efektivitas pengelolaan LaS lintas sektor dan wilayah. Parameter ukur ini menjadi krusial mengingat eratnya keterkaitan bentang darat dan laut, yang mana ancaman seperti deforestasi, sedimentasi, pencemaran, penurunan kualitas ekosistem pesisir dan kehilangan keanekaragaman hayati, serta resiko bencana tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Oleh karenanya, indikator LaS menjadi instrumen pemantauan keterkaitan antarwilayah dan sektor, guna mendukung pengambilan keputusan pengelolaan tata ruang yang lebih terpadu, adaptif, dan berkelanjutan.

Pengelolaan bentang darat dan laut yang terukur pada akhirnya akan menjadi pondasi bagi pemanfaatan kekayaan sumber daya hayati yang dikembangkan secara berkelanjutan untuk menjadi sumber pangan, bahan baku industri, hingga produk kesehatan dan pelbagai produk bernilai tambah lainnya. Alih-alih bersifat eksploitatif, pemanfaatan sumber daya alam dapat didorong menjadi peluang ekonomi yang terarah tanpa melampaui batas daya dukung ekosistem.

Di sisi lain, pengelolaan bentang darat-laut terpadu dan pemanfaatan biodiversitas juga perlu memperhatikan dimensi sosial yang ada. Pengembangan pengetahuan dan teknologi tentu tidak dapat mengesampingkan keberadaan masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini memintal pengetahuan serta keterikatan dengan sumber daya alam. Aspek sosial tersebut perlu menjadi perhatian agar pengembangan bioprospeksi tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.

“Eksplorasi ilmiah harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat yang hidup dan bergantung pada ekosistem tersebut. Karena itu, aspek sosial, kesetaraan, serta pengetahuan masyarakat perlu menjadi bagian dari proses pengembangan biodiversitas,” ujarnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Proyek SOLUSI yang mengintegrasikan dimensi sosial dan kesetaraan melalui dokumen Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Implementasi IBSAP 2025–2045 yang mengarusutamakan pendekatan Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI), serta pengembangan strategi bioprospeksi sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan agar pemanfaatan nilai keanekaragaman hayati dapat memberikan manfaat secara adil.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, integrasi pengelolaan darat dan laut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan ekosistem, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan ekonomi berbasis biodiversitas yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.