Aliansi Kebangsaan: Mentalitas Ketergantungan Masih Jadi Tantangan di Indonesia

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menilai Indonesia telah merdeka secara politik sejak 1945, namun belum seluruh masyarakat memiliki kemerdekaan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Menurutnya, tantangan bangsa saat ini tidak lagi sebatas menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga membebaskan diri dari mentalitas ketergantungan.

Pandangan itu disampaikan Pontjo dalam diskusi bertajuk “Mentalitas Manusia Indonesia: Apakah Kita Sudah Merdeka?” yang diselenggarakan Aliansi Kebangsaan bersama Suluh Nuswantara Bakti dan FKPPI, Jumat, 18 September 2026.

“Secara politik, kita telah merdeka sejak tahun 1945. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih tampak banyak warga bangsa kita yang belum sepenuhnya merdeka secara batin, mampu berpikir merdeka, bersikap merdeka, dan bertindak merdeka,” kata Pontjo.

Ia menyebut berbagai persoalan nasional, mulai dari kualitas demokrasi, tata kelola negara, sistem perekonomian, hingga pembangunan sumber daya manusia, memiliki keterkaitan dengan mentalitas masyarakat.

Pontjo menilai masih terdapat pola ketergantungan yang tercermin dalam kecenderungan rendah diri, kurang percaya pada kemampuan sendiri, takut melakukan kesalahan, budaya “asal bapak senang”, sikap anti-kritik, serta lemahnya tanggung jawab pribadi.

Menurutnya, pola pikir tersebut membuat masyarakat lebih mudah menganggap gagasan, sistem, dan model dari luar negeri sebagai sesuatu yang lebih maju tanpa terlebih dahulu mengujinya dengan konteks Indonesia.

“Modernitas sering dipahami sebagai meniru yang asing, bukan membangun kemajuan dari akar sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sistem pendidikan yang dinilai perlu diarahkan untuk melahirkan individu yang berani mencipta, berinovasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan, bukan sekadar menghasilkan lulusan yang siap menjadi pegawai.

Pontjo mengaitkan persoalan mentalitas dengan warisan sejarah kolonialisme yang, menurutnya, masih memengaruhi pola relasi sosial hingga saat ini. Karena itu, ia menilai transformasi mental menjadi bagian penting dalam melanjutkan makna kemerdekaan Indonesia.

“Perjuangan sejati menuntut transformasi mental, bukan sekadar pergantian penguasa. Perubahan tersebut perlu dilakukan melalui pendekatan pemerintah sekaligus gerakan masyarakat agar dapat berlangsung lintas generasi,” ujarnya.

Dalam forum yang sama, peneliti psikologi politik Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan, memaparkan empat warisan historis yang dinilai masih memengaruhi pola pikir masyarakat, yakni feodalisme yang diperkuat, stratifikasi hukum yang bersifat rasial, jabatan sebagai sumber status, serta pendidikan yang menekankan kepatuhan.

Menurut Wawan, salah satu dampak yang masih terlihat adalah kecenderungan masyarakat lebih menghargai posisi jabatan dibandingkan kemampuan individu. “Loyalitas itu mengalir ke atasan. Hal itu kemudian teradopsi dan membuat mental kita selalu melihat posisi, bukan melihat kemampuan individu,” ujarnya.

Ia menilai pola tersebut ikut memengaruhi birokrasi sehingga pelayanan publik berpotensi bergeser dari orientasi melayani masyarakat menjadi penghormatan terhadap pemegang jabatan. Wawan juga mengkritik sistem pendidikan yang dinilai masih lebih berorientasi mencetak tenaga kerja daripada membangun kemampuan bernalar dan berinovasi.

“Pendidikan kita hari ini masih berfokus pada mencetak pegawai-pegawai yang proses berpikirnya dipersempit,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengatakan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru terhadap makna kebebasan manusia. Menurutnya, ancaman terhadap kemerdekaan pada era digital tidak lagi hanya berasal dari kekuatan politik atau birokrasi, tetapi juga dapat muncul melalui penguasaan data, algoritma, dan teknologi.