Proyek Tol Lambat, Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Terancam

RRI.CO.ID, Jakarta - Keterlambatan pembangunan infrastruktur jalan tol, dinilai berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, yang dicanangkan pemerintah. Pasalnya, jalan tol bukan sekadar sarana konektivitas fisik, melainkan ekosistem vital pendukung efisiensi logistik, dan investasi nasional.

Pengamat Kebijakan Publik dan Lingkungan, Agus Pambagio menyatakan, jalan tol memegang peranan strategis dalam rantai pasok. Penundaan penyelesaian proyek tol, berisiko langsung menunda manfaat ekonomi, yang seharusnya dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

"Pembangunan jalan tol bukan semata pembangunan fisik, melainkan bagian penting dari upaya meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat konektivitas nasional. Keterlambatan proyek berpotensi menunda manfaat ekonomi, yang menjadi enabler pertumbuhan," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Agustus 2026.

Menurut Agus, untuk mencapai target ekonomi 8%, keberlanjutan dan ketepatan waktu pembangunan infrastruktur, harus menjadi perhatian lintas sektor. Terlebih lagi, ekosistem investasi jalan tol saat ini, tengah menghadapi tantangan profitabilitas yang cukup berat.

Berdasarkan pemaparan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), kepada Komisi V DPR RI, pada Juli 2026, dari 39 sampel Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ditinjau, sebanyak 54% masih mencatatkan profitabilitas operasi negatif. Selain itu, sekitar 37% BUJT tercatat belum menghasilkan keuntungan operasi, dan hanya 9% yang sudah memiliki arus kas (cash flow) positif.

"Data tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas investasi jalan tol, membutuhkan waktu pemulihan modal yang panjang. Di tengah risiko yang kompleks," katanya.

Agus menyoroti pentingnya kepastian aturan dan ekosistem kebijakan yang sehat, guna menjaga kelayakan investasi (bankability), sekaligus keterjangkauan masyarakat (affordability). Mengingat keterbatasan kemampuan fiskal negara, keterlibatan sektor swasta tetap menjadi instrumen mutlak, dalam penyediaan jaringan tol.

"Investasi jalan tol berkarakter modal besar dengan pengembalian jangka panjang. Kebijakan yang mengatur jalan tol, perlu memiliki perspektif jangka panjang dan konsisten, mulai dari penyesuaian tarif berkala, hingga penegakan aturan kendaraan Over Dimension Over Load [ODOL]," katanya.

Terkait penyesuaian tarif, dia mengingatkan mekanisme yang diatur, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2024 tentang Jalan Tol, harus diletakkan secara proporsional. "Evaluasi dan penyesuaian tarif berkala berdasarkan inflasi, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), merupakan bagian integral untuk menjaga kelayakan investasi dan mutu layanan," katanya.

Namun, Agus menekankan agar pemerintah, tidak sekadar menambah beban kewajiban pelayanan kepada operator, tanpa memperhitungkan kalkulasi biaya operasional, preservasi jalan, dan masa transisi yang jelas. Faktor eksternal seperti maraknya truk ODOL, juga terbukti mempercepat kerusakan jalan, dan membengkakkan biaya pemeliharaan.

Dari sudut pandang kebijakan publik, seluruh aspek mulai dari tarif, SPM, preservasi, penanganan ODOL, hingga integrasi antarruas, harus dikelola secara terpadu. Dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Jalan tol itu sebuah ekosistem. Yang dibutuhkan bukan pengurangan standar pelayanan, atau keberpihakan sepihak pada investor. Melainkan konsistensi kebijakan, pembagian risiko yang proporsional, serta kepastian implementasi, agar seluruh pemangku kepentingan bekerja dalam arah yang sama," ucap Agus.