RRI.CO.ID, Jakarta - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria meminta pemerintahan segera mempercepat penyelesaian dan optimalisasi operasional tiga pelabuhan strategis nasional yang hingga kini belum berfungsi maksimal.

“Indonesia membutuhkan pelabuhan yang produktif, bukan sekadar pelabuhan yang megah secara fisik tetapi sepi aktivitas. Infrastruktur yang dibangun dengan dana triliunan rupiah harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi aset yang manfaat ekonominya jauh di bawah harapan,” kata Sofyano.

Ia menyebut sedikitnya ada tiga pelabuhan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni Pelabuhan Bojonegara di Cilegon, Banten, Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, dan Terminal Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat.

Menurut Sofyano, Pelabuhan Bojonegara dikembangkan untuk menjadi pelabuhan pendukung Tanjung Priok sekaligus melayani kawasan industri Banten dan memperkuat jaringan logistik nasional. Sementara Pelabuhan Patimban dibangun sebagai Proyek Strategis Nasional yang diproyeksikan menjadi pusat ekspor otomotif serta terminal peti kemas baru untuk mengurangi kepadatan di Tanjung Priok.

Adapun Terminal Kijing disiapkan sebagai pelabuhan internasional utama di Kalimantan Barat guna mendukung kegiatan ekspor-impor dan menekan biaya logistik di wilayah tersebut. Namun, ia menilai ketiga pelabuhan tersebut belum mampu beroperasi optimal sesuai target awal pembangunan.

Sofyano menilai masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan akses jalan dan jalur kereta api, belum berkembangnya kawasan industri di sekitar pelabuhan, rendahnya volume muatan, lemahnya integrasi dengan sistem logistik nasional, hingga belum adanya kebijakan yang mendorong pelaku usaha memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan baru tersebut.

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Sofyano mengusulkan pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Danantara untuk memimpin optimalisasi pelabuhan strategis nasional.

Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas sebagai pengelola investasi strategis negara sehingga dapat berperan mengintegrasikan pembiayaan, pembangunan kawasan industri, jaringan logistik, konektivitas jalan dan rel kereta api, hingga pengembangan kawasan ekonomi di sekitar pelabuhan.

Selain itu, pemerintah juga dinilai dapat menunjuk satu BUMN sebagai lead integrator yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh proyek pendukung agar berjalan secara terpadu.

Sofyano menambahkan, keberhasilan pembangunan pelabuhan ke depan seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau panjang dermaga yang dibangun, melainkan dari peningkatan aktivitas kapal, arus barang, pertumbuhan kawasan industri, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Di era Presiden Prabowo, infrastruktur harus benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat,” kata Sofyano.