RRI.CO.ID, Jakarta - Di tengah banjir informasi digital dan semakin kuatnya pengaruh media sosial, tantangan terbesar media pelayanan publik bukan lagi sekadar menyampaikan berita. Yang lebih penting adalah bagaimana mempertahankan kepercayaan masyarakat. Persoalan inilah yang menjadi benang merah dalam Indonesia Management Workshop on Public Service Media Organizations and Society: A Guide for the Next Generation of Leaders yang digelar Radio Republik Indonesia atau RRI pada Senin hingga Selasa, 3–4 Agustus 2026, di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.

Workshop yang dilaksanakan secara blended learning tersebut menghadirkan sekitar 700 peserta dari berbagai satuan kerja RRI. Pembicara utama adalah Dr. Javad Mottaghi, Associate Professor HEC Montréal, Kanada, yang juga dikenal sebagai mantan Sekretaris Jenderal Asia-Pacific Broadcasting Union atau ABU, dengan materi mengenai kepemimpinan generasi baru media pelayanan publik.

Menurut Javad, modal terbesar Public Service Media bukanlah teknologi maupun jumlah audiens, melainkan tingkat kepercayaan masyarakat. "Public trust comes when media are perceived as impartial and balanced," ujar Javad. Ia menjelaskan masyarakat akan mempercayai media apabila melihat pemberitaan dilakukan secara independen, berimbang, dan bebas dari kepentingan politik maupun ekonomi.

Kepercayaan itu, lanjutnya, hanya dapat dibangun melalui transparansi organisasi. Dalam paparannya mengenai Building and Maintaining Public Trust, Javad menekankan masyarakat berhak mengetahui siapa yang mengendalikan media, bagaimana media dibiayai, hingga bagaimana keputusan editorial dibuat. Menurutnya, keterbukaan tersebut akan memperkuat akuntabilitas sekaligus mengurangi kecurigaan publik terhadap independensi media.

Ia juga menilai media pelayanan publik memiliki fungsi yang berbeda dibanding media komersial. Di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan pandangan politik yang beragam, Public Service Media harus mencari titik temu, bukan memperbesar perbedaan. "The role of public service broadcasting is to focus on commonalities and analyze the differences so we can bridge the gap," kata Javad.

Pada laman resminya yang kami akses pada Senin, 3 Agustus 2026, UNESCO menempatkan Public Service Media sebagai salah satu pilar demokrasi. UNESCO menegaskan media pelayanan publik harus mampu menyediakan informasi yang tepercaya, inklusif, independen, sekaligus mendukung keberagaman budaya dan bahasa. Melalui penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas, transformasi digital, serta kerja sama internasional, UNESCO mendorong media pelayanan publik tetap relevan di era digital.

Selain transparansi, Javad juga menyoroti pentingnya inovasi organisasi. Ia bahkan mengusulkan setiap lembaga penyiaran publik memiliki unit khusus inovasi dan kreativitas yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi organisasi. Menurutnya, media pelayanan publik harus terus menghadirkan cara baru dalam memproduksi dan menyajikan informasi agar mampu bersaing dengan platform digital global yang memiliki sumber daya jauh lebih besar.

"Innovation and creativity are the key for us to survive," ucapnya. Ia menegaskan setiap insan media, mulai dari reporter, produser, kamerawan hingga pimpinan, harus terus mencari pendekatan baru dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa meninggalkan prinsip independensi dan kepentingan publik.