Pengamat Dukung Perampingan BUMN Sebagai Langkah Meningkatkan Efisiensi

RRI.CO.ID, Jakarta - Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria, mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya merampingkan anak dan cucu perusahaan (streamlining) sebagai langkah meningkatkan efisiensi. Namun, Ia mengingatkan agar proses konsolidasi tersebut tidak mengurangi kendali negara atas bisnis dan aset strategis BUMN.

Sofyano menilai, kebijakan streamlining perlu dimaknai sebagai upaya mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga efisiensi BUMN. Bukan sekadar mengurangi jumlah entitas perusahaan.

“Yang harus dipertanyakan bukan hanya berapa banyak anak-cucu perusahaan yang dibubarkan atau digabung. Pertanyaan terpenting adalah bisnis dan asetnya akan dipindahkan ke mana dan siapa yang akhirnya mengendalikan bisnis tersebut,” kata Sofyano di Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026.

Sofyano juga menyoroti sejumlah anak usaha, seperti Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan Pertamina Patra Logistik, terutama jika bisnis dan asetnya dialihkan ke perusahaan yang kepemilikan sahamnya tidak sepenuhnya dimiliki Pertamina.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi tidak berujung pada beralihnya aset strategis ke perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki pihak swasta atau investor asing.

“Jangan sampai perusahaan milik negara dibubarkan atas nama efisiensi, tetapi bisnis dan aset strategisnya kemudian masuk ke perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki swasta atau investor asing,” ujarnya.

Sofyano juga mengingatkan bahwa konsolidasi menjadi semakin sensitif apabila aset dan bisnis anak usaha dialihkan ke perusahaan terbuka atau Tbk. Meski penggabungan dapat memperbesar skala bisnis perusahaan penerima, aksi korporasi seperti penerbitan saham baru dapat memengaruhi struktur kepemilikan dan berpotensi menimbulkan dilusi.

“Secara bisnis mungkin terlihat lebih besar dan efisien. Tetapi negara harus memastikan bahwa nilai tambah yang berasal dari aset BUMN tidak justru semakin banyak dinikmati pemegang saham non-negara,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah perlu menjaga konsistensi antara semangat nasionalisme ekonomi dengan desain konsolidasi BUMN agar tidak membuka ruang yang lebih besar bagi kepentingan non-negara dalam pengelolaan aset strategis.

Karena itu, Sofyano meminta pemerintah bersama Danantara memastikan setiap merger maupun pengalihan bisnis dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, kepentingan nasional, serta penguatan kendali negara.

“Streamlining harus memperkuat BUMN, bukan sekadar membuat jumlah perusahaan lebih sedikit. Nasionalisme ekonomi harus terlihat dari siapa yang menguasai aset, siapa yang mengendalikan bisnis, dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya,” katanya.