RRI.CO.ID, Jakarta - Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42, yang jatuh pada Kamis, 23 Juli 2026, menjadi momentum krusial untuk meneguhkan kembali komitmen nasional, dalam menempatkan anak sebagai pusat kebijakan pembangunan manusia. Di tengah pesatnya dinamika teknologi dan kompleksitas sosial, perlindungan anak tidak lagi cukup hanya sebatas regulasi di atas kertas, melainkan membutuhkan aksi nyata yang berbasis pada kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak mendasar.

Dengan mengusung tema ”Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan,” peringatan tahun ini menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. Guna memastikan mereka siap, menjadi penentu arah bangsa di masa depan.

Presiden Federasi Business and Professional Women (BPW) Indonesia, Giwo Rubianto, menegaskan kualitas masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh pola pengasuhan, perlindungan. Dan pendidikan yang diberikan kepada generasi muda sejak hari ini.

Menurut Giwo, yang telah puluhan tahun mengabdi di bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, keluarga memegang peranan paling vital, sebagai tempat pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Rumah harus difungsikan sebagai ruang yang aman, kondusif, serta dipenuhi rasa menghargai dan keteladanan.

”Jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, pengabaian, maupun perlakuan salah, yang dapat melukai fisik dan mental mereka. Setiap anak berhak tumbuh, dalam lingkungan yang menghormati martabat kemanusiaannya,” ujar Giwo dalam keterangannya, terkait Peringatan HAN ke-42 di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

Ia menambahkan, prinsip dasar Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), harus dijiwai dalam setiap kebijakan pengasuhan. Mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta didengar aspirasinya.

Selain penguatan di tingkat keluarga, perhatian khusus dinilai perlu diberikan secara serius, kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Kelompok itu mencakup korban kekerasan fisik maupun psikis, perundungan (bullying), eksploitasi, penelantaran, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), hingga anak yang membutuhkan pendampingan khusus.

Giwo mengingatkan agar masyarakat maupun penegak hukum, tidak memberikan stigma negatif, atau menyalahkan anak-anak dalam kondisi itu. ”Anak-anak rentan bukan untuk disalahkan, melainkan harus didengar, didampingi, dipulihkan kondisi psikologisnya, dan diberikan kesempatan yang sama, untuk meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.

Ia juga menyatakan, menghadapi perubahan zaman dan laju pesat teknologi informasi, anak-anak kini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis semata dianggap tidak lagi cukup.

”Anak-anak perlu dibekali kokohnya nilai-nilai karakter luhur. Seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, toleransi, serta semangat gotong royong, sebagai fondasi moral menghadapi dinamika global,” katanya.

Untuk mewujudkan ekosistem yang aman, sehat, dan ramah anak, BPW Indonesia mendorong lahirnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa, hingga seluruh lapisan masyarakat.

”Menyayangi dan melindungi anak, bukan hanya tentang mencegah mereka dari ancaman, tetapi memberikan kesempatan untuk belajar, bermimpi, berkarya, dan mengoptimalkan potensi terbaiknya. Anak bukan hanya pewaris masa depan, tetapi merupakan pembangun masa depan Indonesia,” ucap Giwo.