RRI.CO.ID, Jakarta – Warta Kota Awards 2026 memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah, pimpinan lembaga, dan instansi yang dinilai berhasil menghadirkan kepemimpinan kuat serta inovasi pelayanan publik. Penghargaan bertema "Anugerah Kinerja Unggul & Tata Kelola Layanan Publik" itu digelar di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, pada Senin, 6 Juli 2026, sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Warta Kota.

Chief Executive Officer Tribun Network, Dahlan Dahi, mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas capaian para penerima. Menurutnya, ajang ini juga menjadi wadah untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lain di Indonesia.

"Penghargaan ini setahun sekali. Apa sistem insentif dalam masyarakat yang bisa menggerakkan orang mencapai sesuatu? Ada dua yaitu satu, hukum kalau dia salah makanya banyak pejabat ditangkap karena korupsi. Saya rasa itu tetap oke, tetap bagus. Tetapi tidak adil kalau tidak memberikan penghargaan kepada yang berhak," ujar Dahlan saat malam penganugerahan Warta Kota Awards 2026, di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Komunikasi RI, Muhammad Qodari, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria. Serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.

Menurut Dahlan, media memiliki dua fungsi yang harus dijalankan secara berimbang, yakni mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memberikan apresiasi, kepada pihak yang mampu menghadirkan kinerja terbaik. "Jadi saya rasa kita coba jalankan dua peran itu, memberitakan yang bersalah, tetapi memberi penghormatan pada yang berhak," ucapnya.

Dia menjelaskan, proses penilaian penghargaan, dilakukan bersama Profesor Lili Romli dan Profesor Syahrir, dari Badan Riset dan Inovasi (BRIN) RI. Untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik di Jabodetabek dan Banten.

"Kita berharap praktik terbaik ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Jadi kalau daerah lain, dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, atau 38 provinsi seluruh Indonesia ingin belajar sesuatu, mereka tahu belajarnya ke mana," ujarnya.

Dahlan mencontohkan sejumlah inovasi yang dinilai layak direplikasi, antara lain pembangunan akses jalan desa di tengah keterbatasan anggaran, digitalisasi layanan perpajakan, dan pengembangan smart city berbasis teknologi informasi. Kemudian pemanfaatan budaya lokal untuk mendorong UMKM, pengelolaan ruang terbuka bagi pelaku usaha, hingga transformasi BUMD menuju penawaran saham perdana (IPO).

"Menemukan praktik-praktik terbaik ini diharapkan memberikan contoh, dan menjadi laboratorium bagi setiap daerah untuk belajar. Bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat, semoga penghargaan ini berguna buat kita semua," kata Dahlan.

Sementara itu Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari mengatakan, kepercayaan publik terhadap pemerintah, tidak bisa dibangun hanya melalui slogan atau strategi komunikasi. Menurutnya, yang menentukan adalah sejauh mana janji pemerintah benar-benar diwujudkan, dalam bentuk program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Qodari menegaskan, komunikasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dari tata kelola pemerintahan, bukan sekadar membangun citra. Ia menyatakan, komunikasi publik baru akan efektif, apabila sejalan dengan realisasi program pemerintah di lapangan.

Qodari mengatakan, ketika janji pemerintah diwujudkan dalam kebijakan, yang benar-benar dirasakan masyarakat, kepercayaan publik akan tumbuh secara alami. "Bila janji dan kenyataan bertemu, kepercayaan akan tumbuh, dan bila keduanya berjauhan, kepercayaan akan runtuh sebaik apa pun kita berkomunikasi," kata Qodari.

Qodari menambahkan, hasil berbagai survei menunjukkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah saat ini, berada pada kisaran tujuh hingga delapan dari skala 10. Namun, capaian itu harus terus dijaga melalui kinerja nyata.

Menurut Qodari, tingginya tingkat kepercayaan publik, lahir dari program-program pemerintah yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Seperti bantuan yang tepat sasaran, layanan kesehatan yang mudah diakses, program makan bergizi bagi anak-anak, penegakan hukum yang tegas, hingga upaya menghentikan kebocoran keuangan negara.

"Angka-angka survei itu bukan hanya sekadar teknik komunikasi. Tapi program-program yang benar-benar sampai ke rakyat," ujarnya.

Dia menyebut, penghargaan seperti Warta Kota Awards menjadi salah satu ruang, untuk menunjukkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. "Tata kelola yang baik tidak cukup hanya dijalankan, tapi juga harus disampaikan secara terbuka, agar rakyat tahu, paham, dan pada akhirnya rakyat percaya," ucapnya.

Sedangkan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Warta Kota Awards 2026, yang juga Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Syahrir Ika, menegaskan seluruh proses penilaian dilakukan secara independen, objektif, dan berbasis bukti (evidence-based). Menurutnya, kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di daerah.

Besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, tidak akan memberikan hasil maksimal, apabila tidak dibarengi kepemimpinan yang kuat, dan mampu mengarahkan pembangunan. "Suatu bangsa tidak hanya dibangun oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan di daerah. Walaupun anggaran APBD sebesar apa pun, tetapi leadership-nya kurang, maka daerahnya tidak akan maju," kata Syahrir.

Ia menilai penghargaan seperti Warta Kota Awards memiliki fungsi strategis, sebagai instrumen untuk membangun budaya kinerja, memperkuat akuntabilitas publik. Serta mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengacu pada teori John Kotter, Syahrir mengatakan seorang pemimpin daerah tidak cukup hanya mengelola organisasi, tetapi juga harus mampu membangun arah pembangunan, menciptakan komitmen, serta menggerakkan perubahan yang berdampak nyata bagi masyarakat. "Kepala daerah yang unggul, harus mampu menerjemahkan visi pembangunan ke dalam kebijakan, program, indikator kinerja, penganggaran hingga pengawasan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucapnya.

Sebagai Ketua Pansel, Syahrir memastikan proses seleksi penerima penghargaan, dilakukan dengan standar ilmiah yang ketat. Penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif maupun capaian statistik. Tim panelis melakukan kajian dokumen terhadap kebijakan, dan indikator kinerja daerah, kemudian memverifikasi data melalui pemberitaan media yang telah terverifikasi, diskusi panel, hingga kunjungan lapangan.