RRI.CO.ID, Jakarta - Kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam 27 April 2026, menjadi sorotan serius publik. Peristiwa yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL tersebut dinilai bukan sekadar insiden, tetapi mencerminkan persoalan sistemik dalam keselamatan perkeretaapian nasional.

Pengamat Transportasi Deddy Herlambang dalam analisisnya menyebut, kejadian ini memiliki pola yang serupa dengan kecelakaan sebelumnya, yakni tabrakan dari belakang (rear-end collision). Kondisi ini umumnya dipicu oleh kegagalan dalam merespons sinyal berhenti di lintasan.

Dalam kronologi yang dihimpun, kecelakaan bermula dari gangguan di perlintasan sebidang, saat sebuah kendaraan mogok di atas rel dan tertemper kereta. Dampaknya, rangkaian kereta di belakangnya tertahan, hingga akhirnya terjadi tabrakan beruntun di area stasiun.

Menurut Deddy, peristiwa ini menunjukkan adanya kerentanan serius pada lintas padat, terutama yang masih menggunakan jalur campuran antara KRL dan kereta jarak jauh. Sistem pengendalian perjalanan dinilai belum sepenuhnya mampu mengantisipasi risiko di kondisi tersebut.

Ia juga menyoroti faktor manusia yang berpotensi menjadi pemicu. Dugaan kelalaian dalam membaca sinyal menjadi salah satu titik kritis, meskipun investigasi resmi tetap diperlukan untuk memastikan penyebab utama.

Selain itu, Deddy menilai penerapan teknologi keselamatan kereta api di Indonesia masih belum optimal. Sistem seperti Automatic Train Protection (ATP) yang seharusnya dapat mencegah tabrakan dinilai belum diterapkan secara menyeluruh.

Dalam pandangannya, keselamatan perkeretaapian tidak bisa lagi bersifat reaktif. Diperlukan perubahan pendekatan menuju sistem yang lebih prediktif dan preventif, termasuk penerapan manajemen keselamatan yang terintegrasi.

Ia juga merekomendasikan percepatan pembangunan jalur terpisah (double-double track) pada lintas padat seperti Bekasi–Cikarang. Langkah ini dinilai penting untuk memisahkan perjalanan KRL dan kereta jarak jauh demi mengurangi risiko kecelakaan.

Di sisi lain, integrasi antara regulator dan operator menjadi faktor krusial. Koordinasi yang kuat antara pemerintah dan operator dinilai dapat memastikan standar keselamatan berjalan lebih efektif.

Kecelakaan di Bekasi Timur ini menjadi pengingat bahwa keselamatan transportasi publik harus menjadi prioritas utama. Tanpa perbaikan sistem yang menyeluruh, risiko kejadian serupa dikhawatirkan akan terus berulang.