RRI.CO.ID, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) masih menjadi instrumen penting dalam menekan beban energi nasional di tengah fluktuasi harga energi global. Ia mendorong pemerintah menyusun regulasi yang lebih komprehensif agar transisi energi berjalan efektif dan tidak setengah-setengah.

Menurut Agus, kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya operasional yang signifikan dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Ia menyebut, dengan dukungan insentif, pengeluaran energi untuk EV dapat ditekan hanya ratusan ribu rupiah per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan konvensional yang bisa mencapai jutaan rupiah.

“Insentif kendaraan listrik dinilai tetap penting sebagai langkah strategis. Dari sisi operasional, kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya yang signifikan,” ujar Agus, di Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Agus juga menyoroti besarnya beban subsidi energi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ia mencatat, subsidi energi naik dari Rp95,7 triliun pada 2020 menjadi Rp159,6 triliun pada 2023, lalu meningkat lagi menjadi Rp203,4 triliun pada 2024. Bahkan pada 2025, total subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp394,3 triliun, sementara RAPBN 2026 mengalokasikan Rp210,06 triliun.

Menurutnya, tren tersebut menjadi sinyal kuat bahwa ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi dan perlu segera dikurangi melalui kebijakan yang tepat sasaran, termasuk percepatan adopsi kendaraan listrik. “Keunggulan biaya ini membuat kendaraan listrik semakin menarik bagi masyarakat dan negara. Apalagi sekarang lebih praktis karena bisa diisi daya di rumah,” katanya.

Namun demikian, Agus mengingatkan bahwa kebijakan transisi energi tidak boleh dilakukan secara parsial. Ia menilai, pemberian insentif tanpa desain kebijakan yang utuh justru berpotensi tidak optimal dalam mencapai tujuan pengurangan konsumsi BBM.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar skema insentif EV dikaitkan dengan mekanisme tukar tambah (trade-in) kendaraan lama berbahan bakar minyak. Skema ini dinilai dapat mendorong percepatan penggantian kendaraan konvensional sekaligus memastikan dampak nyata terhadap penurunan konsumsi energi fosil.

“Tujuannya agar transisi energi tidak sekadar menambah jumlah kendaraan, tetapi benar-benar mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” ujar Agus.

Ia pun menekankan pentingnya perumusan kebijakan kendaraan listrik secara menyeluruh, mulai dari insentif, infrastruktur, hingga integrasi dengan kebijakan energi nasional, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas baik oleh masyarakat maupun negara.