RRI.CO.ID, Jakarta - Ditengah meningkatnya ketidakpastian energi global akibat konflik di Timur Tengah, dorongan untuk beralih ke energi listrik tidak lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Pengamat energi Komaidi Notonegoro menilai, elektrifikasi di sektor rumah tangga hingga transportasi dapat menjadi langkah konkret untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Komaidi, struktur bauran energi nasional saat ini masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap BBM, yakni sekitar 30%. Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan dinamika geopolitik.

“Elektrifikasi di sektor rumah tangga dan transportasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang rentan terhadap gejolak global,” ujarnya Komaidi, di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2026.

Ia menjelaskan, salah satu langkah paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat adalah beralih ke kompor listrik. Berbeda dengan LPG yang bergantung pada impor dan distribusi energi fosil, listrik memiliki sumber yang lebih beragam dan sebagian besar tersedia di dalam negeri.

“Kompor listrik menjadi alternatif menarik karena listrik tidak hanya berasal dari minyak atau gas. Kita masih punya batu bara, air, hingga panas bumi yang bisa dimanfaatkan,” kata Komaidi.

Menurutnya, fleksibilitas sumber energi inilah yang menjadi keunggulan utama elektrifikasi. Dengan sistem kelistrikan yang dapat ditopang berbagai sumber energi domestik, risiko gangguan pasokan akibat konflik global dapat ditekan secara signifikan.

Selain sektor rumah tangga, perhatian juga tertuju pada sektor transportasi yang menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional. Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 532 juta barel per tahun, dengan sekitar 52% digunakan oleh sektor transportasi.

“Dalam konteks ini, kendaraan listrik dinilai memiliki peran strategis. Kendaraan listrik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada BBM impor, sekaligus menekan beban subsidi energi dalam jangka panjang,” kata Komaidi.

Pemerintah sendiri telah menggelontorkan berbagai insentif untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik dan kompor listrik, mulai dari pembebasan pajak, subsidi pembelian, hingga kebijakan bebas ganjil-genap di sejumlah daerah. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa elektrifikasi menjadi bagian dari agenda besar transisi energi nasional.

Namun demikian, Komaidi menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Tanpa dukungan publik yang kuat, transformasi menuju elektrifikasi berisiko berjalan lambat.

“Dengan sosialisasi masif dan kebijakan yang konsisten, kompor listrik dan kendaraan listrik bisa menjadi tulang punggung dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” ujarnya.