RRI.CO.ID, Jakarta - Pemenuhan tenaga pengajar berkualitas, menjadi salah satu tantangan bagi perguruan tinggi swasta, yang ingin membuka Program Studi Kedokteran. Berdasarkan regulasi ketat kementerian, sebuah fakultas kedokteran baru, wajib memiliki minimal 26 dosen dengan spesialisasi yang berbeda-beda, dan berstatus non-Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun, tantangan itu berhasil dilewati oleh Universitas Bumigora (UBG) Mataram. Sempat membutuhkan waktu persiapan matang hingga tiga tahun, Fakultas Kedokteran (FK) UBG, kini justru melampaui batas minimum yang disyaratkan pemerintah, dengan memiliki 35 dokter spesialis aktif sebagai pengajar.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora, dr. Karina Anindita, mengakui merekrut puluhan dokter spesialis untuk berkomitmen di dunia akademik, bukanlah perkara mudah. Sebab, sebagian besar dari mereka telah mapan menjalani profesi klinisnya.

"Mencari 26 dosen non-PNS dengan bidang ilmu yang berbeda-beda itu cukup berat. Karena dokter itu sendiri sudah sebuah profesi, kami harus memberikan nilai lebih, agar para dokter spesialis ini mau berkomitmen penuh menjadi dosen, dan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi," ujar dr. Karina, dalam sesi Podcast SEVIMA, Jumat, 22 Mei 2026.

"Dukungan 35 dokter spesialis aktif itu menjadi modal utama FK UBG, untuk menjamin mutu pendidikan angkatan pertama mereka, yang kini tengah menempuh semester kedua. Serta angkatan kedua yang akan segera masuk," tambahnya.

Dokter Karina menyatakan, untuk menjaga kualitas pengajaran dari puluhan dokter spesialis tersebut, FK UBG menerapkan standarisasi berkala, melalui program internal kampus. Seperti melakukan In-House Training dan Refreshment, yakni pelatihan rutin untuk menyelaraskan keahlian klinis dokter, dengan kompetensi pedagogik (cara mengajar).

"Kemudian juga tridharma yang terjadwal, dengan memastikan seluruh dokter spesialis tidak hanya mengajar. Tetapi juga aktif dalam proyek penelitian medis, dan pengabdian masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB)," katanya.

Ia menyatakan, tenaga ahli itu dimanfaatkan FK UBG, untuk memperkuat penerapan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE). Menariknya, materi tutorial dan studi kasus yang diajarkan oleh para spesialis, difokuskan pada problem kesehatan riil di NTB, yakni infeksi paru yang berkaitan dengan gizi anak (malnutrisi).

"Keunggulan kami sangat spesifik, dengan masalah kesehatan yang kami analisa ada di daerah NTB, bukan masalah yang ada di Jawa. Kami berkonsultasi langsung dengan ahli kesehatan anak di sini, agar mahasiswa memiliki tanggung jawab moral memperbaiki daerahnya sendiri," kata dr. Karina.

Selain keunggulan jumlah staf pengajar, universitas yang kokoh di bidang teknologi informasi itu, membekali mahasiswanya dengan fasilitas Complete Guide Anatomy. Teknologi anatomi digital itu memungkinkan mahasiswa, mengakses visualisasi tubuh manusia yang sangat detail, dari komputer tablet mereka secara fleksibel, melengkapi pembelajaran konvensional menggunakan cadaver.

Untuk jangka panjang lima tahun ke depan, manajemen UBG kini tengah memproses blue print pembangunan gedung mandiri, khusus Fakultas Kedokteran. UBG juga sedang mempersiapkan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, milik Bumigora sendiri.

Fasilitas mandiri itu diproyeksikan menjadi tempat utama bagi para mahasiswa, untuk menempuh fase klinis atau koas (dokter muda). Sehingga mereka mendapatkan variasi pengalaman kasus yang lebih kaya, sebelum resmi dilepas sebagai dokter umum baru di tengah masyarakat NTB.

Program Studi Sarjana Kedokteran, dan Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Bumigora, secara resmi baru mulai beroperasi sejak tahun lalu, tepatnya pada April 2025. Hal itu ditandai dengan terbitnya izin resmi operasional, tertuang dalam SK KEPMENDIKTISAINTEK RI Nomor:195/B/0/2025 Tanggal 8 April 2025.