Legislator DKI Dorong Penuntasan Program Penanganan RW Kumuh

RRI.CO.ID, Jakarta - Berbagai persoalan di tengah masyarakat, menjadi sorotan Komisi D DPRD DKI Jakarta. Mulai dari keterbatasan fasilitas sanitasi, hingga penanganan kawasan RW kumuh.

Ketua Komisi D, Yuke Yurike, mendorong pemerintah provinsi memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana dasar, di kawasan permukiman kumuh. Sebab, persoalan sanitasi masih menjadi keluhan masyarakat, terutama terkait keterbatasan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dan septic tank.

Yuke menilai, upaya penataan kawasan kumuh, tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik yang bersifat umum. Perlu juga menyentuh kebutuhan dasar warga.

Pasalnya, masih terdapat lingkungan permukiman yang mengandalkan MCK komunal. Bahkan, sebagian rumah warga belum punya fasilitas sanitasi memadai.

“MCK memang banyak juga yang masih komunal. Banyak juga memang perumahan-perumahan warga yang tidak memiliki MCK,” ujar Yuke di gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Anggota Komisi D, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, juga menyoroti minimnya alokasi anggaran penataan kawasan kumuh. Menurut dia, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan, tertundanya berbagai usulan pembangunan infrastruktur dasar, di wilayah masyarakat.

Oleh sebab itu, Nabilah meminta peningkatan penganggaran untuk penataan RW kumuh. Pemprov DKI diminta fokus terhadap pembangunan, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.