RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menerima audiensi Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang bergerak pada isu disabilitas. Audiensi itu dilakukan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026. LSM tersebut diantaranya, Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah (Cagar), yang salah satu Direkturnya adalah Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Yayasan Mitra Ananda Elok, dan Pusat Studi Kota Dunia (PUSKOD).

Pertemuan itu membahas berbagai tantangan, yang masih dihadapi penyelenggara pendidikan bagi penyandang disabilitas. Mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas sekolah, hingga kebutuhan tenaga pendidik yang kompeten.

Dalam audiensi tersebut, Suhud mendengarkan langsung berbagai aspirasi dari para pengelola sekolah. Salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah, masih panjangnya daftar tunggu (waiting list) calon peserta didik penyandang disabilitas, yang belum dapat diterima karena keterbatasan ruang belajar, fasilitas, dan daya tampung sekolah.

Selain itu, kebutuhan guru pendidikan khusus juga dinilai masih sangat tinggi. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu segera dijawab, agar setiap anak penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama, dalam mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Pendidikan adalah hak setiap warga negara, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Karena itu, persoalan keterbatasan ruang belajar, fasilitas, maupun tenaga pendidik harus menjadi perhatian bersama, agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah," ujar Suhud.

Menurut Suhud, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki komitmen kuat, dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022, tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berbagai kebijakan, termasuk penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, telah memberikan banyak manfaat bagi penyandang disabilitas, dalam memperoleh akses layanan publik.

Namun demikian, Suhud menilai implementasi kebijakan tersebut perlu terus diperkuat, terutama pada sektor pendidikan. Sehingga seluruh penyandang disabilitas dapat memperoleh layanan, yang lebih merata dan berkualitas.

"Regulasi yang kita miliki sudah menjadi fondasi yang baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaannya benar-benar dirasakan masyarakat, melalui penambahan sarana, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus," kata Suhud.

Ia berharap hasil audiensi tersebut menjadi langkah awal, untuk menghadirkan solusi yang konkret, melalui sinergi antara DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi Nasional Disabilitas, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, dan ramah disabilitas. Sehingga tidak ada lagi anak penyandang disabilitas yang harus menunggu lama, hanya untuk memperoleh hak dasar atas pendidikan.

"Mari kita bersama-sama membangun Jakarta yang semakin inklusif, dengan memastikan setiap anak penyandang disabilitas, mendapatkan kesempatan belajar yang setara, fasilitas yang memadai, dan layanan pendidikan yang berkualitas. Dukungan semua pihak akan menjadi kunci terwujudnya pendidikan yang adil dan inklusif, bagi seluruh warga Jakarta," ucap Suhud.

Dalam audiensi tersebut, hadir Direktur Eksekutif Yayasan Cagar Ismunawaroh, Yayasan Mitra Ananda Elok Handry Fahmi Muzahal, Koordinator PUSKOD Dedi Supriadi, dan Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Deka Kurniawan.