RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) CSR/TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menegaskan, manfaat Program Corporate Social Responsibility belum merata bagi masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang terdampak aktivitas pembangunan, tidak mendapat perhatian nyata dari program itu.

Kondisi tersebut, kata politisi Partai Solidaritas Indonesia itu, menjadi perhatian serius bagi Pansus. “Bingkai utamanya adalah, belum semua warga DKI Jakarta merasakan adanya CSR,” ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selama ini, banyak warga yang mengeluh karena terdampak proyek pembangunan. Oleh karena itu, Pansus CSR/TJSL menggali berbagai masukan, guna memastikan CSR menyentuh kebutuhan warga.

August juga menyoroti regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan CSR di Jakarta. Yaitu, Peraturan Gubernur tahun 2013.

Ia menilai aturan itu sudah tidak relevan dengan perkembangan terkini. Sehingga perlunya pembaruan, selaras dengan aturan pemerintah pusat. “(Pergub) sudah usang. Artinya, nanti perlu diperbarui,” ucap August.

Selain itu, Pansus juga meminta keterbukaan data dan informasi. Khususnya dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). August menyatakan, dengan memperoleh penyertaan modal daerah dari anggaran publik, BUMD juga harus memastikan Program CSR berdampak nyata bagi masyarakat Jakarta.