RRI.CO.ID, Jakarta - Panitia Khusus Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR/TJSL), DPRD DKI Jakarta, membuka peluang memperluas pembahasan CSR ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta. Setelah pembahasan internal selesai, Pansus CSR akan melihat praktik CSR di BUMN sebagai bahan pembanding.

Ketua Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi mengatakan, kontribusi sektor swasta di Jakarta juga akan dikaji lebih lanjut. “Kami juga bisa berkaca kepada sektor BUMN sebagai komparasi. Selain itu, kami akan melihat perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta,” ujar Ghozi, Selasa, 19 Mei 2026.

Ia menilai, banyak perusahaan memiliki aktivitas usaha di luar Jakarta, tetapi kantor pusatnya berada di Jakarta. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang kontribusi CSR, bagi warga Jakarta.

“Perusahaan-perusahaan itu bisa kami undang agar kami mendapatkan informasi. Serta potensi CSR/TJSL untuk warga Jakarta bisa lebih maksimal,” kata Ghozi.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, August Hamonangan menilai, manfaat CSR tidak harus terbatas pada lokasi aset perusahaan. Menurut dia, selama perusahaan memiliki keterkaitan aktivitas ekonomi dengan warga Jakarta, ruang kontribusi tetap dapat dibahas.

“PLN dari warga DKI Jakarta juga mendapatkan pembayaran. Maka efek CSR-nya juga harus dirasakan oleh warga DKI Jakarta,” ucap August.