RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyoroti pengelolaan aset daerah, dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurutnya, pengelolaan aset menjadi salah satu faktor penting, dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah.

Khoirudin menyatakan, aset daerah masih menjadi catatan dalam setiap pemeriksaan. “Aset daerah masih menjadi catatan, dan saat ini terus dibenahi karena jumlahnya bertambah,” ujar Khoirudin di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Khoirudin mengungkapkan, DPRD DKI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos dan Fasum), untuk mempercepat penataan aset. “Karena hal ini menjadi isu krusial dalam penataan aset daerah,” kata Khoirudin.

Ia menyatakan, pihaknya terus menindaklanjuti catatan BPK, meski masih terdapat kendala administratif. Sekitar 40 persen aset telah tercatat dengan baik. “Sisanya masih dalam proses, dan perlu pembenahan administrasi,” kata Khoirudin.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata menegaskan, pihaknya akan mengoptimalkan penataan administrasi aset. Khususnya terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang.

“Penyerahan Fasos dan Fasum akan ditata melalui BPAD. Dan dilakukan secara tertib oleh masing-masing pengembang,” ucap Michael.