RRI.CO.ID, Jakarta - Ketimpangan layanan pendidikan di Jakarta, kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menilai, perhatian terhadap sekolah swasta, khususnya kesejahteraan guru, masih jauh dari memadai.

Ia menegaskan, perbedaan dukungan antara sekolah negeri dan swasta, sangat mencolok. “Sekolah swasta bergantung pada kemampuan masyarakat,” ujar Khoirudin di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, sekolah negeri dapat dukungan penuh oleh pemerintah. Mulai dari lahan, bangunan, hingga gaji guru. Sebaliknya, sekolah swasta harus membiayai operasional secara mandiri, dengan fasilitas terbatas.

Rendahnya penghasilan guru swasta tak luput dari sorotan. Menurut Khoirudin, pendapatan guru swasta, kerap di bawah gaji petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). “Gaji guru swasta sangat minim,” kata dia.

Kondisi tersebut, lanjut Khoirudin, tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam pendidikan. Padahal, Negara memiliki tanggung jawab, memastikan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh warga.

“Semua warga bayar pajak. Layanan pendidikan tidak boleh dibeda-bedakan,” ucap dia.

Karena itu, ia mendorong pembentukan kebijakan, yang lebih berpihak untuk mengurangi kesenjangan. Termasuk peningkatan dukungan bagi sekolah swasta, dan kesejahteraan tenaga pendidik.