RRI.CO.ID, Jakarta - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah, senilai Rp3,5 triliun pada 2027, dinilai sebagai langkah tepat yang tidak akan membebani keuangan daerah. Kebijakan pembiayaan kreatif ini dinilai aman ditopang oleh kapasitas fiskal Jakarta yang sehat, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang solid.

Pakar Kebijakan Fiskal, Setyo Budiantoro, di Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2026, menyatakan penerbitan obligasi daerah merupakan instrumen creative financing, atau innovative financing yang lazim digunakan. Untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan.

"Pada prinsipnya, penerbitan obligasi daerah merupakan bentuk creative financing, untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Daerah memiliki tujuan pembangunan yang membutuhkan pembiayaan, karena itu pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan alternatif," ujar Setyo.

Dari sisi kesehatan fiskal dan akuntabilitas, Setyo menilai Jakarta berada dalam kondisi yang sangat baik, sehingga para investor tidak perlu merasa khawatir. APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 tercatat mencapai sekitar Rp81,32 triliun, dengan struktur PAD terbesar di Indonesia. Hingga Triwulan II 2026, realisasi PAD telah menyentuh angka Rp26,65 triliun, hampir delapan kali lipat lebih besar dari nilai obligasi yang direncanakan.

Kondisi itu juga didukung oleh kinerja ekonomi Jakarta yang tetap positif. Sepanjang 2025, ekonomi Jakarta tumbuh 5,21 persen, melampaui rata-rata nasional. Dengan kontribusi mencapai 16,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Kendati demikian, Setyo mengingatkan agar dana hasil penerbitan obligasi, difokuskan untuk membiayai proyek-proyek produktif, yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang. "Tren global saat ini menyarankan penggunaan thematic municipal bond, seperti green bond, social bond, maupun sustainability bond, yang dilengkapi underlying project, serta pelaporan berkala melalui expenditure report dan impact report," katanya.

Kerangka itu sejalan dengan praktik internasional dari International Capital Market Association (ICMA), maupun standar obligasi berkelanjutan di kawasan ASEAN. Terkait tenor, Setyo menilai jangka waktu tujuh tahun merupakan pilihan rasional. "Tenor ini memberikan ruang bagi Pemprov DKI Jakarta, untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari proyek yang dibiayai, sebelum memasuki masa pelunasan pokok," ucapnya.