RRI.CO.ID, Jakarta – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program TRUST Jakarta (Transparency, Surveillance, Risk Management for Secure Transactions) sebagai langkah memperkuat pengawasan industri sistem pembayaran dan penukaran valuta asing di wilayah DKI Jakarta.

Deputi Kepala KPwBI Provinsi DKI Jakarta Reny Julianie F. mengatakan, keamanan sistem pembayaran tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh pengawasan yang mampu mengikuti dinamika industri.

“Setiap sistem pembayaran yang aman berawal dari kepercayaan. Di tengah industri yang terus berkembang, pengawasan yang kuat dibangun melalui kolaborasi yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui TRUST Jakarta, kami menghadirkan pengawasan yang lebih responsif dan terpercaya bersama seluruh pelaku industri,” ujar Reny saat peluncuran program dalam Jakarta Secure Payment System Summit (JSPay Summit) di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menurut Reny, TRUST Jakarta dirancang untuk menghadirkan pola pengawasan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan terintegrasi terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Penukaran Uang Kertas Asing Bukan Bank (PUKA BB), serta Badan Berizin UKA (BB UKA) yang berada di wilayah kerja KPwBI Provinsi DKI Jakarta.

Penguatan pengawasan tersebut dinilai penting karena DKI Jakarta menjadi pusat aktivitas industri sistem pembayaran nasional. Hingga Juli 2026, KPwBI Provinsi DKI Jakarta mengawasi 33,83 persenPJP, 30,55 persen penyelenggara PUKA BB, dan 75 persen BB UKA secara nasional. Dari sisi aktivitas usaha, wilayah ini juga menyumbang 39,67 persen dari total aktivitas industri sistem pembayaran nasional.

Melalui TRUST Jakarta, Bank Indonesia menjalankan tiga program utama. Pertama, JSPay Summitsebagai forum peningkatan kapasitas industri dan dialog kebijakan antara regulator dengan pelaku usaha. Kedua, Strategic Payment and Resilient Knowledge Forum (SPARK) untuk memperkuat sinergi antarlembaga. Ketiga, Payment System on Your View (POV) yang difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku industri agar semakin tangguh, patuh terhadap regulasi, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Ketiga pilar tersebut mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, ketahanan siber, serta implementasi Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM). Program ini juga diselaraskan dengan arah transformasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 serta standar internasional Financial Action Task Force (FATF).