RRI.CO.ID, Jakarta - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional.

Ketua Umum ASBANDA Agus H. Widodo menegaskan bahwa perubahan ekonomi serta keterbatasan ruang fiskal daerah menuntut BPD untuk mengambil peran yang lebih aktif dan strategis. Ia menyebut, BPD harus mampu bertransformasi menjadi “orkestrator” aliran dana daerah yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan, BPD tidak cukup hanya sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus mampu mengarahkan aliran dana agar memberikan nilai tambah ekonomi dan mendorong produktivitas,” ujar Agus, melalui keterangan tertulis, Jumat, 17 April 2026.

Agus menjelaskan, BPD memiliki keunggulan struktural dibandingkan bank lain, seperti kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, serta jaringan yang menjangkau hingga tingkat daerah. Keunggulan ini dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat peran BPD dalam sektor riil.

Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi hambatan pembangunan. Dalam kondisi tersebut, inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan belanja pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu langkah strategis yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah. Agus menekankan, pembiayaan tidak hanya difokuskan pada infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan layanan publik, memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan, serta mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.

“Pinjaman daerah harus menjadi instrumen strategis yang menciptakan multiplier effect bagi perekonomian, bukan sekadar solusi pembiayaan jangka pendek,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ASBANDA juga mengusulkan kepada regulator agar menghadirkan kebijakan yang lebih presisi dalam pembiayaan sektor publik daerah. Agus menegaskan bahwa usulan tersebut bukan bentuk pelonggaran, melainkan upaya menciptakan kerangka kebijakan yang tetap prudent namun lebih efektif.

Untuk mendorong BPD naik kelas, transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif, serta pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah.

Agus menambahkan, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan mengelola dan mengarahkan aliran dana secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara individual.

“Kita bukan superman, tapi super tim. Semua pihak harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Ia juga menyoroti peran strategis BPD dalam mendukung investasi, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat sektor riil, khususnya UMKM. Menurutnya, BPD harus mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan ekonomi daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seminar nasional ini diharapkan menjadi momentum percepatan transformasi BPD menjadi institusi keuangan daerah yang lebih modern, adaptif, dan berdampak nyata. Ke depan, BPD dituntut tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.