Indonesia Re Dorong Transformasi ESG Pengelolaan Risiko Bencana

KBRN, Jakarta : Untuk memperkuat peran strategis sektor ini dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta meningkatkan ketahanan nasional terhadap risiko bencana, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menggelar seminar nasional bertajuk Sustainability Dialogue 2025 ‘Advancing Sustainable Development and Climate Resilience through Parametric Disaster Insurance: A Pathway to Responsive, Reliable, and Responsible Risk Financing’.

Acara ini menghadirkan pemangku kepentingan dari lintas sektor termasuk pemerintah, regulator, pelaku industri perasuransian dan keuangan, akademisi, dan mitra pembangunan lainnya untuk mendiskusikan peran Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai fondasi sistem pembiayaan risiko bencana yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu menyampaikan pentingnya asuransi sabagai salah satu instrumen mitigasi risiko nasional.

“Asuransi Parametrik menjadi solusi yang relevan dalam membantu keuangan negara dalam masa tanggap darurat bencana,” ujar Benny dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (12/6/2025).

Lebih lanjut, ia menyebut pihaknya berkomitmen menjadi motor penggerak di industri perasuransian dalam membantu masyarakat dan pemerintah mengelola risiko.

“Dengan adanya pengembangan perasuransian sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko nasional, diharapkan hal ini dapat meningkatkan inklusi dan penetrasi masyarakat akan asuransi yang juga dapat berkontribusi positif ke industri perasuransian. Industri asuransi harus berbasis data dan riset," katanya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara Direktorat PRKN DJPPR Kementerian Keuangan, Herry Indratno menyoroti pentingnya ketahanan fiskal terhadap bencana alam di Indonesia.

“Kerugian akibat bencana alam di Indonesia rata-rata mencapai Rp22 triliun per tahun. Padahal, skema penanggulangan bencana konvensional yang menggunakan dana APBN dan dana cadangan belum cukup efektif terutama untuk bencana berskala besar," ucapnya.

Untuk itu, pemerintah akan mengembangkan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana yang lebih inovatif dan berkelanjutan melalui asuransi parametik, yang dinilai mampu memberikan pencairan dana secara cepat, objektif, dan transparan.

“Skema ini juga akan mendorong partisipasi sektor non-pemerintah, termasuk industri asuransi nasional dan global.” ujar Herry dalam pidato pembukaannya.

Seminar ini juga menggarisbawahi hasil kajian Indonesia Re, Kementerian Keuangan RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Maipark, meliputi desain, modelling risiko, skema, instrumen dan mekanisme pembiayaan dampak bencana serta mencakup pengembangan produk asuransi parametrik terutama untuk risiko gempa dan banjir. Produk parametrik ini bertujuan untuk melindungi posisi fiscal Pemerintah Daerah (APBD) serta memastikan tersedianya dana cepat pasca bencana untuk keperluan tanggung darurat.

Inisiatif ini diharapkan dapat diluncurkan di tahun 2026. Dalam implementasinya ini rencananya akan menggandeng keterlibatan dari berbagai pihak yang relevan terutama industri asuransi dan reasuransi yang selaras dengan visi asosiasi industri perasuransian.

Dalam pemaparannya, Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re, Delil Khairat, menjelaskan bahwa mandat pengembangan asuransi merupakan hasil kajian bersama antara industri perasuransian, akademisi, dan pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan RI.

“Jadi, Indonesia Re bersama dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, secara mendalam telah melakukan riset, kajian, instrumen, skema pembiayaan risiko dan produk asuransi parametrik untuk mengcover natural disaster atau catastrophe risk di Indonesia,” kata Delil.

Ia menambahkan keterlibatan Indonesia Re sebagai mitra teknis yang berkontribusi besar dalam membantu pemerintah menyusun berbagai instrumen yang diusulkan yakni salah satunya asuransi parametrik gempa dan banjir.