RRI.CO.ID, Jakarta – Harga minyak goreng diberitakan merangkak naik meski pemerintah memastikan stok aman. Di balik itu, ada persoalan biaya kemasan, distribusi, hingga kebijakan energi yang ikut menekan harga di tingkat konsumen.

Kementerian Perdagangan bilang stok minyak goreng nasional dalam kondisi aman, namun harga tetap mengalami kenaikan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan ini salah satunya dipicu oleh meningkatnya biaya plastik sebagai bahan kemasan.

Baca juga:

• Kemasan Plastik Picu Kenaikan Harga Minyak Goreng
• Warga Beralih ke Minyak Kita, Harga Murah Jadi Pilihan di tengah Kenaikan Migor
  
  
  

Menteri Budi Santoso dikutip kantor berita Antara menyampaikan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP yang mencatat harga Minyakita berada di kisaran Rp15.900 per liter, di atas harga eceran tertinggi atau HWT Rp15.700. Sementara minyak goreng premium mencapai Rp21.796 per liter.

"Pada prinsipnya stok barang ada, nggak ada masalah. Jadi ketersediaan pasokan ada. Memang salah satu imbas kenaikan itu karena harga plastik," kata Mendag.

Namun di tingkat pelaku usaha kecil, situasi tidak sesederhana itu. Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara atau Kowantara, Mukroni, menilai pasar bergerak lebih cepat dibanding respons kebijakan pemerintah. “Pasar sudah mendahului ini, jadi pedagang beradaptasi duluan sebelum ada kebijakan,” ujar Mukroni dalam wawancara di radio 91,2FM RRI Pro1 Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Dalam siaran itu, Mukroni menjelaskan pedagang mulai mengurangi ukuran kemasan hingga menggunakan alternatif plastik yang lebih murah. Bahkan, sebagian konsumen ikut beradaptasi dengan tidak lagi meminta kantong plastik saat membeli makanan.

Di sisi lain, persoalan ketersediaan minyak goreng bersubsidi juga dikeluhkan pedagang warfteg. “Teman-teman warteg berburu Minyakita, tapi ternyata kosong di pasaran, akhirnya kembali ke minyak premium,” ucap Mukroni.

Data dari laman infopangan yang kami akses pada Senin, 27 April 2026 menunjukkan harga Minyakita di Jakarta berada di kisaran Rp17.100 per liter, sementara minyak goreng curah mencapai Rp21.100 per kilogram. Kondisi ini memperlihatkan adanya disparitas harga yang cukup signifikan antara produk subsidi dan non-subsidi.

Semenara melalui keterangan tertulisnya, Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, melihat persoalan tidak hanya di hilir tetapi juga di hulu industri. Ia menyoroti kebijakan campuran biodiesel B50 yang berpotensi menekan pasokan minyak sawit untuk kebutuhan pangan. “Pemerintah perlu berhati-hati dan meninjau kembali kebijakan B50 agar tidak memicu kenaikan harga minyak goreng,” ucap Surambo.

Surambo menambahkan, jika produksi crude palm oil atau CPO tidak ditingkatkan melalui program peremajaan sawit rakyat dan intensifikasi, maka harga minyak goreng berpotensi terus naik. Ia mengingatkan pengalaman krisis minyak goreng pada 2022 bisa terulang jika kebijakan tidak dikendalikan.

Mukroni juga mengingatkan tekanan global seperti konflik internasional dan perubahan iklim turut memperburuk kondisi. “Kita dihadapkan dua badai, global dan hidrometeorologi. Kalau tidak dimitigasi, harga pasti naik,” kata Mukroni.

Ia menilai dampak kenaikan harga tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga pelaku usaha kecil. Jika biaya operasional terus meningkat, pelaku usaha bisa mengurangi karyawan atau bahkan memindahkan usaha ke daerah pinggiran.