Tingkatkan Kualitas Data Peserta, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Dukcapil

RRI.CO.ID, Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk meningkatkan kualitas dan validitas data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Gambir, Imam Santoso, mengatakan data yang akurat menjadi fondasi pelayanan yang cepat, tepat, dan optimal.

“Sinergi dengan Dukcapil penting untuk memastikan kesesuaian data peserta dengan data kependudukan, sekaligus meminimalkan kendala administrasi dan memberikan kepastian pelayanan bagi peserta maupun ahli waris,” ujarnya. Jum'at 21 Agustus 2026.

Melalui koordinasi dan pertukaran informasi sesuai ketentuan, kedua pihak akan terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan data kepesertaan yang lebih akurat dan terintegrasi serta mendukung peningkatan kualitas layanan BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Plaza BPJamsostek, Jakarta, 13 Agustus 2026. Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui PKS tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh akses pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan. Langkah ini dinilai penting seiring transformasi layanan digital melalui Jamsostek Mobile (JMO) dan Lapak Asik yang membutuhkan data kepesertaan akurat dan terverifikasi.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, validitas data menjadi fondasi utama dalam memastikan manfaat jaminan sosial diterima oleh pihak yang berhak.

“Data adalah dasar perlindungan kami, terutama saat memberikan manfaat. Kami harus memastikan orang yang berhak benar-benar menerima manfaat. Karena itu, data menjadi kunci untuk memberikan perlindungan terbaik,” ujarnya.

Menurutnya, integrasi data dengan Dukcapil juga memperkuat kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan. Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan akan mendukung proses kepesertaan, pelayanan, hingga pemberian manfaat secara lebih akurat dan transparan.

Sinkronisasi data juga diharapkan dapat meminimalkan ketidaksesuaian dan duplikasi data, mempercepat verifikasi identitas, serta meningkatkan efektivitas pendaftaran dan pengelolaan kepesertaan.

Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bentuk kolaborasi antarlembaga untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Data kependudukan merupakan data dasar berbagai layanan publik. Melalui kerja sama ini, kami mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data agar semakin akurat serta dapa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin terintegrasi, akurat, dan terpercaya. Dengan fondasi data yang kuat, BPJS Ketenagakerjaan berharap perlindungan bagi pekerja Indonesia dapat diberikan secara lebih optimal. (Irvan)