Ketika Bahasa Daerah Memasuki Ruang Digital

KBRN, Jakarta: Digitalisasi bahasa daerah beserta sistem penulisannya dinilai bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan juga perjuangan identitas dan legitimasi politik bagi kelompok yang kerap terpinggirkan. Perspektif itu mencuat dalam rangkaian forum Digital Discourses 2025 yang digelar oleh Goethe-Institut Indonesia di Aula Pusat Dokumentasi HB Jassin, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2025).

Perwakilan UNESCO Jakarta, Yekthi Hesthi Murthi menegaskan ruang digital di dunia, saat ini menjadi salah satu arena paling timpang bagi penutur bahasa lokal. Ia mengatakan moderasi konten yang didominasi bahasa Inggris menyebabkan ekspresi budaya dan isu komunitas sering tak terbaca sebagai bagian dari percakapan publik.

Laporan State of the Internet’s Languages tahun 2022, yang diakses Senin (24/11/2025) mengungkap kondisi yang berusaha dipaparkan Hesthi. Dari 7.000 bahasa di dunia, hanya sekitar 500 yang muncul dalam bentuk konten digital, sementara tiga perempat pengguna internet mengakses informasi hanya melalui 10 bahasa dominan, termasuk bahasa Inggris, Mandarin, dan sedikit bahasa Eropa lain.

“Moderasi konten di ruang digital masih didominasi bahasa Inggris. Digital platform belum sepenuhnya memberikan perhatain pada bahasa-bahasa lokal yang disana juga banyak sekali berkelindan dengan masalah misinformasi,” kata Hesthi.

Menurutnya, bias struktural tersebut menyebabkan banyak persoalan komunitas adat tenggelam dalam percakapan digital arus utama. Meski demikian, ia melihat meningkatnya kreator konten berbahasa daerah nusantara di sosial media sebagai peluang penting dalam mengubah persepsi publik.

Di sisi lain, persoalan teknis yang menentukan apakah sebuah bahasa dapat hadir di perangkat digital juga mengemuka. Tanpa dukungan infrastruktur seperti fon, papan tuts, dan metode input yang sesuai, produksi konten berbahasa daerah di platform (pelantar) teknologi sulit berkembang.

Deborah Anderson dari Unicode, konsorsium yang mengatur sistem kode penulisan di ruang digital menjelaskan bahwa pengajuan aksara ke standar Unicode menjadi prasyarat penting agar sistem penulisan dapat hidup di berbagai pelantar teknologi. Proses ini membutuhkan dokumentasi huruf, korpus teks, dan keterlibatan komunitas jangka panjang.

“Kami bekerja sama dengan komunitas di Afrika Barat yang membuat skrip, dan setelah revisi dan kolaborasi, mereka berhasil mendapatkan dukungan Unicode. Prosesnya membutuhkan waktu dan banyak penyesuaian, tetapi kuncinya adalah kerja sama erat hingga (aksara) dapat digunakan luas,” ujar Deborah di acara yang sama.

Dalam dokumen Unicode Standard versi 16.0 yang diakses Senin (24/11/2025), tercatat delapan aksara daerah di Indonesia telah memperoleh kode standardisasi. Deretan aksara itu meliputi Bugis, Kawi, Makasar, Rejang, Bali, Batak, Jawa, dan Sunda, yang memungkinkan komunitas mengembangkannya dalam pelantar teknologi meski dengan sejumlah batasan.

Tantangan berikutnya berada pada komunitas yang harus menentukan bagaimana bahasa mereka akan digunakan dan diproduksi di ruang digital. Eddie Avila dari Global Voices mengatakan tidak ada pendekatan tunggal sebab tiap komunitas memiliki tujuan dan kapasitas yang berbeda.

“(Global Voices) membantu penutur bahasa lokal untuk membuat peta jalan mereka sendiri, daripada memberikan ‘resep sukses’. Kami mendorong komunitas memahami apa yang mereka ingin lakukan di ruang digital dan bagaimana memaksimalkan waktu, keterampilan, dan energi yang ada,” kata Eddie.

Menurut Eddie, upaya digitalisasi harus dipahami sebagai bagaian dari ekosistem kebijakan publik, pendidikan dan akses teknologi yang setara. Tanpa dukungan struktural dari negara dan lembaga swadaya, upaya komunitas akan sulit bertahan dalam jangka panjang.

Pemerintah Indonesia sendiri tengah merancang Peta Jalan Revitalisasi Bahasa Daerah 2025 - 2029 yang memuat target pelindungan, pengajaran, dan digitalisasi bahasa daerah. Dokumen ini akan memperkuat program “Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara” yang sejak 2019 telah memetakan 718 bahasa daerah, meski kini 15 diantaranya masuk kategori extinct (punah) menurut Ethnologue.

Selain diskusi panel, forum turut menggelar lokakarya menulis aksara daerah di daun lontar dan praktik penyusunan kamus bahasa daerah melalui Wikikamus bersama Galeri Aksara Indonesia dan Wikimedia Indonesia. Kegiatan berbasis komunitas ini dinilai mampu memperluas literasi aksara dan menguatkan kebanggaan identitas di ruang digital.

Kepala Bagian Informasi Wilayah Asia Tenggara/Australia/Selandia Baru Goethe-Institut, Eliphas Nyamogo menekankan forum Digital Discourses tahun ini merupakan inisiatif yang lahir dari komunitas dan kemudian mendapatkan dukungan pemerintah dan lembaganya. Ia melihat Indonesia berada di jalur yang menjanjikan setelah 6 seri terselenggara tahun ini.

Menurutnya, tantangan terhadap bahasa adat bersifat global sehingga pengalaman Indonesia dapat berkontribusi dalam percakapan internasional mengenai pelestarian bahasa. “Kami ingin melihat melampuai batas negara agar dapat belajar dari pihak lain dan berbagi pengalaman, serta semoga sinergi yang tercipta dapat memberi manfaat bagi umat manusia,” kata Eliphas.