'Giuseppe Garibaldi' Kapal Induk Italia yang Kini Berlabuh di Indonesia
- 26 Jul 2026 14:50 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Rapat Paripurna DPR RI pada 21 Juli 2026 menyetujui penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri sebagai syarat konstitusional.
- Salah satu hibah utama adalah kapal induk Giuseppe Garibaldi yang berasal dari Pemerintah Italia.
- Komisi I DPR menilai hibah pertahanan keamanan tersebut akan memperkuat sistem pertahanan nasional Indonesia.
Di balik hibah tersebut, langkah itu tidak semata didorong kerja sama pertahanan antara Italia dan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh media italia, Infodifesa.it, mengacu pada laporan yang diterbitkan pada 11 Maret 2026.
Hbah Giuseppe Garibaldi disebut menjadi bagian dari paket kerja sama industri pertahanan. Nilainya mencapai 1,53 miliar euro atau lebih dari Rp25 triliun.
Paket itu meliputi penjualan enam kapal selam buatan Drass, 24 pesawat latih M-346 produksi Leonardo. Paket tersebut juga mencakup pesawat patroli maritim.
Sementara itu, galangan kapal Italia, Fincantieri, juga telah lebih dahulu memperoleh kontrak pembangunan kapal perang untuk Indonesia. Laporan tersebut menyebut nilai sisa Giuseppe Garibaldi diperkirakan hanya sekitar 54 juta euro.
Angka ini jauh di bawah potensi keuntungan industri yang dapat diraih Italia melalui kerja sama tersebut. Selain itu, Italia masih harus menanggung biaya pemeliharaan sekitar 5 juta euro per tahun untuk kapal yang sudah tidak lagi dioperasikan.
Sedangkan, biaya pembongkarannya diperkirakan mencapai 18,7 juta euro. Karena itu, opsi menghibahkan kapal dinilai lebih menguntungkan dibanding mempertahankannya.
Giuseppe dipensiunkan pada 2024 setelah digantikan kapal generasi baru yang lebih modern. Keputusan menghibahkan kapal tersebut juga sempat menuai perdebatan di Italia.
Hal ini karena sebagian pihak mengusulkan agar Garibaldi dipertahankan sebagai museum terapung. Di Indonesia, rencana pengoperasian kapal induk berusia sekitar 40 tahun itu turut menjadi perhatian DPR RI.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan potensi beban anggaran operasional TNI AL. Hal ini mengingat biaya operasional kapal diperkirakan mencapai 5 juta euro per bulan atau sekitar Rp101 miliar.
Angka tersebut belum mencakup kebutuhan retrofit. Biaya itu ditaksir berkisar Rp7,2 triliun hingga Rp16,8 triliun.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....