'Giuseppe Garibaldi' Kapal Induk Italia yang Kini Berlabuh di Indonesia

Mengupas Spesifikasi dan Pengalaman Operasi Giuseppe Garibaldi

RAPAT Paripurna DPR RI menyetujui penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri pada Selasa 21 Juli 2026. Persetujuan menjadi syarat konstitusional sebelum hibah diterima pemerintah.

Salah satu hibah itu berupa kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia. Komisi I DPR menilai hibah tersebut memperkuat pertahanan nasional.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budi Djiwandono, mengatakan pihaknya telah membahas permohonan hibah tersebut pada 20 Juli. “Komisi I DPR menyetujui penerimaan Alpalhankam dari luar negeri,” ucap Budi dalam rapat paripurna.

Persetujuan mengacu Undang-Undang Keuangan Negara yang mewajibkan persetujuan DPR. Seluruh fraksi di Komisi I menyatakan sepakat menerima hibah tersebut.

Kementerian Pertahanan mengusulkan hibah melalui surat tertanggal 7 Juli 2026. Pembahasan hibah melibatkan Kementerian Keuangan, Mabes TNI, dan seluruh kepala staf angkatan.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menjelaskan, persetujuan hibah itu senilai 54.022.426,67 euro. Hal ini mengacu pada Surat Menteri Pertahanan Nomor B/1845/M/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026.

Utut menegaskan, pengadaan alutsista strategis tersebut harus dibarengi dengan berbaga kesiapan. Di antaranya doktrin operasi, sumber daya manusia, serta penguatan industri pertahanan nasional.

Meski menyetujui usulan pemerintah, Komisi I menilai pemanfaatan kapal induk harus didukung doktrin operasional yang matang. Tujuannya agar mampu memperkuat sistem pertahanan secara optimal.

“Kapal hibah ini harus memberikan lesson learned bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan industri pertahanan nasional," ucapnya. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto mengapresiasi dukungan seluruh Fraksi di Komisi I DPR RI.

Ia memastikan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai masukan DPR. Terutama terkait anggaran, penyempurnaan doktrin, serta pelibatan industri pertahanan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Pemerintah juga menyatakan optimistis Giuseppe Garibaldi akan tiba sebelum HUT ke-81 TNI. “Rencana kedatangan kapal pada tanggal 20 September 2026," kata Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, Marsda TNI Hendrikus Haris Haryanto.

Alasan Pemerintah Italia Menghibahkan Giuseppe Garibaldi?

Kapal induk Giuseppe Garibaldi dibangun di galangan kapal Monfalcone, Italia. Kapal ini dirancang sebagai pusat komando serta pengendalian operasi laut maupun udara Angkatan Laut Italia.

Giuseppe mampu mendukung berbagai misi berkat sayap udara yang dibawanya. Sekaligus dilengkapi sistem persenjataan antikapal, antipesawat, serta sistem pertahanan aktif dan pasif berteknologi modern.

Sesuai kebutuhan operasi, Giuseppe Garibaldi dapat mengoperasikan berbagai jenis helikopter, seperti EH101, SH90A, dan AB212. Giuseppe juga mengoperasikan pesawat tempur lepas landas dan mendarat vertikal (STOVL) AV-8B Plus Harrier II.

Sepanjang masa tugasnya, kapal ini terlibat dalam sejumlah operasi internasional. Pada 1994 dan 1995, Giuseppe Garibaldi mendukung misi kemanusiaan dan operasi PBB di Somalia.

Kemudian, pada 1999, kapal ini bertugas di Laut Adriatik memberikan dukungan operasional dan logistik dalam operasi di Yugoslavia. Pada 2001–2002, Giuseppe Garibaldi menjadi kapal komando dalam Operation Enduring Freedom.

Selama 87 hari tanpa henti di laut, kapal menempuh sekitar 20.000 mil laut. Ia menjalankan misi pengendalian wilayah laut, pencegahan akses musuh, serta operasi udara di Afghanistan menggunakan pesawat AV-8B Harrier II.

Tahun 2006, kapal ini kembali dikerahkan ke Lebanon sebagai kapal komando dalam Operation Mimosa dan Operation Leonte. Selain mengawal kapal dagang, Giuseppe mendukung pendaratan amfibi sekitar 1.000 personel militer Italia di wilayah selatan Lebanon.

Pada 2011, kapal tersebut berpartisipasi dalam Operation Odyssey Dawn dan kemudian Operation Unified Protector terkait krisis Libya. Fungsi kapal komando dijalankan untuk penegakan embargo senjata dan zona larangan terbang sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.

Selama penugasan tersebut, kapal kembali menempuh sekitar 20.000 mil laut dalam 78 hari berturut-turut. Selanjutnya, pada 2015 hingga 2017, Giuseppe menjadi kapal utama dalam Operasi SOPHIA Uni Eropa.

Misi ini bertujuan memberantas jaringan perdagangan manusia sekaligus mencegah tragedi kemanusiaan di kawasan Laut Mediterania bagian tengah. Selain berfungsi sebagai kapal induk, Giuseppe Garibaldi juga dapat dioperasikan sebagai Landing Helicopter Assault (LHA).

Di balik hibah tersebut, langkah itu tidak semata didorong kerja sama pertahanan antara Italia dan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh media italia, Infodifesa.it, mengacu pada laporan yang diterbitkan pada 11 Maret 2026.

Hbah Giuseppe Garibaldi disebut menjadi bagian dari paket kerja sama industri pertahanan. Nilainya mencapai 1,53 miliar euro atau lebih dari Rp25 triliun.

Paket itu meliputi penjualan enam kapal selam buatan Drass, 24 pesawat latih M-346 produksi Leonardo. Paket tersebut juga mencakup pesawat patroli maritim.

Sementara itu, galangan kapal Italia, Fincantieri, juga telah lebih dahulu memperoleh kontrak pembangunan kapal perang untuk Indonesia. Laporan tersebut menyebut nilai sisa Giuseppe Garibaldi diperkirakan hanya sekitar 54 juta euro.

Angka ini jauh di bawah potensi keuntungan industri yang dapat diraih Italia melalui kerja sama tersebut. Selain itu, Italia masih harus menanggung biaya pemeliharaan sekitar 5 juta euro per tahun untuk kapal yang sudah tidak lagi dioperasikan.

Sedangkan, biaya pembongkarannya diperkirakan mencapai 18,7 juta euro. Karena itu, opsi menghibahkan kapal dinilai lebih menguntungkan dibanding mempertahankannya.

Giuseppe dipensiunkan pada 2024 setelah digantikan kapal generasi baru yang lebih modern. Keputusan menghibahkan kapal tersebut juga sempat menuai perdebatan di Italia.

Hal ini karena sebagian pihak mengusulkan agar Garibaldi dipertahankan sebagai museum terapung. Di Indonesia, rencana pengoperasian kapal induk berusia sekitar 40 tahun itu turut menjadi perhatian DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan potensi beban anggaran operasional TNI AL. Hal ini mengingat biaya operasional kapal diperkirakan mencapai 5 juta euro per bulan atau sekitar Rp101 miliar.

Angka tersebut belum mencakup kebutuhan retrofit. Biaya itu ditaksir berkisar Rp7,2 triliun hingga Rp16,8 triliun.