Mahalnya Biaya Politik Faktor Pemicu Korupsi Kepala Daerah
- 19 Jul 2026 14:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Operasi tangkap tangan KPK terhadap kepala daerah kembali menunjukkan pola korupsi yang berulang di tingkat pemerintahan lokal.
- Tingginya biaya politik Pilkada diidentifikasi sebagai salah satu pemicu utama praktik korupsi kepala daerah yang memerlukan perhatian serius.
- Pemerintah dan pengamat menilai reformasi sistem pendanaan politik menjadi langkah strategis untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.
Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menilai tingginya biaya politik menciptakan efek domino terhadap kualitas Pemda. Menurut Ridho, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar selama Pilkada berpotensi memiliki beban politik setelah menjabat.
"Pilkada bukan proses yang murah. Ketika seseorang maju sebagai kepala daerah, sering kali ada dukungan yang kemudian menimbulkan utang budi politik," kata Ridho, Selasa 10 Juli 2026.
Ia menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi pengambilan kebijakan, termasuk membuka peluang penyalahgunaan APBD maupun proyek-proyek pemerintah. Meski demikian, Ridho menekankan bahwa integritas pribadi tetap menjadi faktor utama.
|
Selanjutnya,
Perlu Reformasi Pendanaan Politik
|
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....