Keketuaan D-8 Indonesia dan Ambisi Tingkatkan Kepopuleran Produk Halal Global

Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D-8 HEI 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan.

Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kemlu RI Ari Aprianto mengatakan, D-8 Halal Expo Indonesia tidak hanya ditujukan untuk mempertemukan pembeli dan penjual. Menurutnya, ajang tersebut menjadi strategi Indonesia membangun ekosistem industri halal yang berkelanjutan, mulai dari penyediaan bahan baku hingga produk yang sampai ke tangan konsumen.

"Halal Expo Indonesia ini sebenarnya tidak sekadar mempertemukan antara buyers dengan seller. Tapi jauh lebih dalam dari itu tujuan utamanya adalah mendukung penguatan rantai nilai pasok halal," kata Ari dalam konferensi pers, Kamis 9 Juli 2026, sore di Ruang Palapa, Kemlu RI, Jakarta.

Ia menjelaskan, penguatan rantai pasok halal mencakup seluruh tahapan produksi, karena itu pemerintah tidak hanya berfokus pada produk akhir. Tetapi juga, mendorong pengembangan bahan baku, industri pendukung, kawasan industri, transportasi, logistik, hingga distribusi kepada konsumen.

Salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara, sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.

"Dari data yang dipaparkan dalam “HEI Talks”, sekitar 42,17 persen gelatin di tingkat global ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi sekitar 29,3 persen. Jadi pasar gelatin halal sendiri sangat besar," ujar Ari menjelaskan.

Menurut Ari, Indonesia memiliki peluang untuk mengisi kebutuhan tersebut melalui pengembangan gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Selain mendukung industri halal, inovasi tersebut juga dapat meningkatkan nilai tambah sektor perikanan melalui proses hilirisasi.

"Kita misalnya punya gelatin dari limbah ikan, kita juga mencari funding, kemudian juga mencari dunia usaha yang akan melakukan proses hilirisasi secara lebih jauh. Ini yang coba dikejar oleh kita semua melalui kerja sama antara Kemlu dan kementerian serta lembaga terkait," ucapnya menambahkan.

Meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D-8 Halal Expo Indonesia 2026. Ari menegaskan, sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerja sama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.

"Target kita tidak sekadar transaksi dalam jumlah uang, tetapi juga kerja sama yang lebih jangka panjang dan lebih berkelanjutan. Termasuk program penguatan kapasitas, training, pertukaran teknologi, dan lain sebagainya," kata Ari.

Menurut dia, penyelenggaraan D-8 Halal Expo Indonesia juga telah memberikan manfaat langsung bagi Indonesia. Selain menempatkan Indonesia sebagai salah satu panggung industri halal global, pameran tersebut menghadirkan pelaku usaha, pembeli, dan pengunjung mancanegara.

Adapun KTT D-8 ke-12 di bawah Keketuaan Indonesia sebelumnya direncanakan akan berlangsung pada 15 April 2026 di Jakarta. Kegiatan ini akan diawali dengan pertemuan Tingkat Komisioner pada 12 – 13 April serta Tingkat Menlu pada 14 April 2026.

Namun, penyelenggarannya ditunda karena adanya perang di antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang dimulai sejak 28 Februari. Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi di kawasan sebelum menjadwalkan ulang KTT D-8 ke-12.

Adapun lima prioritas Keketuaan D-8 Indonesia yaitu, integrasi ekonomi dan perdagangan, pengembangan ekonomi halal serta ekonomi biru dan transisi hijau. Kemudian, konektivitas dan transformasi digital serta reformasi organisasi D-8.