Gelar Halal Expo D-8, Indonesia Dukung Perolehan Nilai Dagang USD500 Miliar

HEI 2026, Wadah Promosi Produk Halal dan Saling Kerja Sama Negara-negara Anggota

Ketua D-8 2026, Indonesia, belum memutuskan untuk penjadwalan ulang penyelenggaraan KTT D-8 ke-12. KTT D-8 ke-12 di bawah Keketuaan Indonesia sebelumnya direncanakan akan berlangsung pada 15 April 2026 di Jakarta.

Keketuaan Indonesia di organisasi kerja sama ekonomi, D-8 dimulai pada 1 Januari 2026. Keketuaan Indonesia ini memfokuskan pada penguatan solidaritas dan kerja sama di Global South (Selatan Global).

Meski, masih menunda penyelenggaraan KTT, namun Indonesia sukses menggelar D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 pada 8 – 12 Juli 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium, Jakarta. D8 HEI diikuti oleh 9 negara anggota serta sejumlah negara non anggota, yang mempromosikan berbagai produk halal.

HEI 2026 juga disebut sebagai salah satu upaya negara-negara D-8 mempercepat kerja sama ekonomi halal. Penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027, sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intraanggota hingga USD500 miliar pada 2030.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta mengatakan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D-8. Menurut dia, kerja sama ekonomi antarnegara anggota terus diperkuat melalui berbagai instrumen untuk meningkatkan volume perdagangan.

"Dari tahun 2020, negara-negara D-8 telah menetapkan target perdagangan sebesar setengah triliun dollar AS pada 2030. Karena itu berbagai instrumen terus dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan dan membangun hubungan ekonomi yang lebih saling melengkapi di antara negara-negara anggota," ujar Wamenlu Anis saat menghadiri pembukaan HEI 2026, Rabu 8 Juli 2026, di Senayan Tennis Indoor Stadium, Jakarta.

Wamenlu RI menjelaskan D-8 yang kini beranggotakan sembilan negara setelah bergabungnya Azerbaijan memiliki potensi ekonomi yang besar. Total populasi negara-negara anggota mencapai sekitar 1,3 miliar jiwa.

“Sekarang total penduduk dari 9 negara ini sekitar 1,3 miliar, dengan total GDP secara kombinasi USD5,1 triliun dolar. Angka perdagangan di intra 9 negara ini sekarang sudah mencapai USD150 miliar atau USD160 miliar dolar,” katanya memaparkan.

Menurut Anis, kekuatan D-8 juga ditopang bonus demografi, hampir 30 persen dari total populasi negara anggota berusia 15 hingga 29 tahun. Selain ekonomi halal, Indonesia juga mendorong kerja sama di bidang pemberdayaan generasi muda dan penanganan bencana sebagai prioritas selama masa keketuaannya.

Sekretaris Jenderal D-8 Sohail Mahmood menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret. Terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D-8 yang terintegrasi.

"Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D-8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerja sama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan," kata Sohail dalam video sambutan.

Secara khusus, Sohail menekankan pentingnya investasi bersama pada sektor-sektor masa depan seperti riset dan inovasi, kawasan industri halal, teknologi pangan, bioteknologi. Kemudian, farmasi, kecerdasan buatan (AI), blockchain, logistik halal berkelanjutan, hingga pengembangan sumber daya manusia melalui kemitraan perguruan tinggi.

Ekspansi ke Indonesia, Perusahaan Makanan Bangladesh Kantongi Ijin BPOM

Salah satu anggota D-8, Mesir, memanfaatkan HEI 2026 sebagai ajang untuk mempromosikan berbagai produk unggulannya kepada pasar Indonesia. Melalui sejumlah stan yang dibuka dalam pameran tersebut, Mesir menampilkan produk makanan, kosmetik, hingga fesyen sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama perdagangan dengan negara-negara anggota D-8.

Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Elshemy mengatakan produk yang dipamerkan didominasi oleh komoditas makanan, terutama kurma, serta sejumlah produk kosmetik. Selain itu, Mesir juga mulai memperkenalkan produk fesyennya kepada masyarakat Indonesia dengan harapan dapat membuka peluang ekspor yang lebih besar.

"Mesir memiliki cukup banyak stan di pameran ini, tetapi fokus utama kami adalah produk makanan seperti kurma dan beberapa produk kosmetik. Kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fesyen asal Mesir," ujarnya.

Menurutnya, keikutsertaan dalam HEI tidak hanya bertujuan mempromosikan produk, tetapi juga memperkuat pengembangan ekonomi halal di antara negara-negara anggota D-8. Mesir, kata Yasser, terus bekerja sama dengan Indonesia dan anggota D-8 lainnya untuk mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi halal di kawasan.

Yasser menilai ekonomi halal akan menjadi salah satu sektor yang mendominasi perekonomian negara-negara D-8 di masa depan. "Berdasarkan perhitungan kami, ekonomi halal akan mencakup lebih dari 45 persen perekonomian negara-negara D-8," ucapnya.

Secara khusus, Mesir optimistis kerja sama perdagangan antaranggota D-8 akan semakin meningkat seiring implementasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) D-8. Menurutnya, apabila perjanjian tersebut mulai diterapkan oleh seluruh negara anggota, target nilai perdagangan D-8 sebesar USD500 miliar pada 2030 bukan hal yang mustahil untuk dicapai.

Dubes Palestina: Halal Expo Indonesia 2026, Ajang Perkuat Hubungan Antarnegara

Perusahaan makanan asal Bangladesh, Pran RFL Group, mempercepat ekspansinya ke pasar Indonesia engan membawa puluhan produk. Yakni yang telah mengantongi izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal.

Sub Assistant Brand Manager Marketing Anika Tabassum Nisha, mengatakan sekitar 50 produk perusahaan telah memperoleh persetujuan BPOM Indonesia sejak 2 – 3 tahun lalu. Meski demikian, pemasaran produk masih dilakukan secara bertahap karena perusahaan masih membangun kesiapan operasional di dalam negeri.

"Kurang lebih sudah dua atau tiga tahun, saat ini perusahaan kami telah memiliki operasi dalam skala kecil di Batam, sembari menyiapkan perluasan distribusi ke pasar Indonesia. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan mulai mengekspor seluruh produk tersebut," ujar Anika saat ditemui di sela pameran D-8 Halal Expo Indonesia, Rabu 8 Juli 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium, Jakarta.

Selain perizinan BPOM, Anika mengatakan seluruh produk Pran RFL Group telah mengantongi sertifikasi halal. Sebagian besar sertifikasi berasal dari Bangladesh, sementara sejumlah produk juga telah memperoleh sertifikat halal Indonesia.

"Semua produk dari merek kami sudah bersertifikat halal. Kami berasal dari negara mayoritas Muslim sehingga seluruh produk harus memenuhi regulasi halal di negara kami," ucapnya menambahkan.

Ia mengungkapkan, perusahaan juga telah mengajukan sertifikasi halal Indonesia untuk produk-produk lainnya yang masih dalam proses. Meski tidak terlibat langsung dalam pengurusan perizinan, Anika mengakui terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar produk pangan impor dapat dipasarkan di Indonesia.

Dalam pameran D-8 Halal Expo, perusahaan membawa berbagai produk makanan, mulai dari wafer, biskuit, mi instan, permen, cokelat, hingga makanan ringan berbahan kentang. Namun, Anika mengatakan perusahaan masih berada pada tahap awal memasuki pasar Indonesia dan saat ini fokus mencari gudang penyimpanan serta mitra distribusi untuk memperluas jangkauan penjualan.

Menurut Anika, keikutsertaan Pran RFL Group dalam D-8 Halal Expo juga dimanfaatkan untuk menjaring calon pembeli dan mitra bisnis. Sejauh ini, respons yang diterima dinilai cukup positif.

"Kami sedang mencari buyer atau mitra bisnis, sejauh ini cukup baik. Bukan hanya pengunjung dari Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara lain datang ke stan kami untuk bertanya mengenai produk-produk kami,” ujarnya.

Indonesia Dorong PTA Berlaku Penuh di Seluruh Negara Anggota D-8

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdalfatah Alsattari, mengapresiasi penyelenggaraan Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 di Jakarta. Menurut dia, pameran tersebut menjadi wadah penting bagi negara-negara peserta untuk memperkenalkan budaya, kuliner, dan produk unggulan masing-masing.

"Ini adalah pertama kalinya saya menghadiri acara ini karena saya baru tiba di Indonesia sekitar lima bulan yang lalu. Saya senang melihat acara yang luar biasa ini, karena semua negara menampilkan budaya mereka, makanan mereka, pakaian mereka, dan hal ini sangat penting," kata Alsattari saat ditemui usai pembukaan HEI 2026 Rabu 8 Juli 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium, Jakarta.

Menurut dia, meski bukan anggota D-8, namun Kedutaan Besar Palestina berkesempatan memanfaatkan ajang tersebut untuk memperkenalkan identitas budaya Palestina kepada masyarakat. "Bagi kami di Kedutaan Besar Palestina, kami juga menampilkan pakaian tradisional serta makanan khas kami,” ucapnya menambahkan.

Sementara, di tengah situasi yang masih sulit di Gaza dan Tepi Barat, Alsattari menegaskan rakyat Palestina tidak boleh berhenti membangun hubungan dengan dunia internasional. Ia menilai kerja sama dan interaksi melalui kegiatan seperti HEI tetap penting untuk memperkuat hubungan bilateral, termasuk dengan Indonesia.

"Situasi kami di Gaza dan Tepi Barat memang sangat sulit, namun, itu tidak berarti kehidupan harus berhenti bagi kami. Kami harus terus bekerja keras di mana pun berada dan terus meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Palestina," ujar Dubes Palestina.

Dalam kesempatan itu, Alsattari juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden, pemerintah, dan masyarakat Indonesia atas dukungan yang selama ini diberikan kepada Palestina. Menurut dia, solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina telah dirasakan secara luas oleh masyarakat Palestina.

Indonesia Bidik Peluang Jadi Produsen Gelatin Halal Global Lewat D-8 Halal Expo

Sementara itu, Indonesia mendorong agar Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) diberlakukan secara penuh oleh seluruh negara anggota D-8. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan perdagangan intra-D-8 sekaligus mendukung target nilai perdagangan sebesar USD500 miliar pada 2030.

Staf Khusus Menlu untuk Penguatan Kebijakan Isu Multilateral, Tri Tharyat, mengatakan masih terdapat tantangan dalam memperkuat kerja sama ekonomi D-8. Terutama, karena perbedaan regulasi nasional di masing-masing negara.

"Karena perbedaan dari aturan-aturan nasional, makanya D-8 punya Preferential Trade Agreement atau PTA. Dalam masa keketuaan ini kita akan dorong agar PTA diberlakukan secara keseluruhan," kata Tri yang ditemui di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia (HEI) 2026, di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta, Rabu 8 Juli 2026.

Ia menjelaskan, seluruh anggota D-8 pada dasarnya telah meratifikasi PTA, kecuali Mesir. "Mudah-mudahan Mesir tahun ini bisa meratifikasi. Kalau sudah, akan banyak sekali fasilitasi yang bisa diberikan oleh masing-masing anggota," ujarnya menambahkan.

Selain persoalan regulasi, Tri menilai perbedaan pendekatan dalam pengembangan ekonomi halal di setiap negara juga menjadi tantangan. Namun, menurut dia, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi hambatan serius apabila dibahas melalui dialog antarpemerintah.

"Dalam konteks halal, pendekatannya memang berbeda-beda tiap negara. Di sinilah kita akan berdialog supaya perbedaan itu tidak menjadi kendala yang serius," katanya.

Tri juga mengakui faktor geografis masih menjadi tantangan dalam meningkatkan perdagangan antarnegara D-8. Meski demikian, ia menyebut laporan Sekretariat D-8 menunjukkan tren kerja sama ekonomi yang terus meningkat dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir.

Menurut dia, hal itu menjadi modal positif untuk memperkuat integrasi ekonomi di antara negara anggota. Lebih lanjut, Tri mengatakan implementasi PTA telah memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.

Bahkan, dibandingkan anggota lainnya, Indonesia disebut menjadi negara yang paling banyak memanfaatkan fasilitas perdagangan preferensial tersebut. "Dari semua negara anggota D-8, Indonesia yang paling memperoleh manfaat dari PTA itu karena kita yang paling banyak menggunakan fasilitas tersebut," ucap Tri.

Meski tidak merinci jenis komoditas yang dimaksud, Tri menyebut berbagai produk ekspor Indonesia telah memanfaatkan skema PTA untuk memasuki pasar negara-negara D-8. "Saya tidak ingat satu per satu, tetapi banyak sekali produk-produk kita yang menggunakan fasilitas PTA ini untuk diekspor ke negara-negara D-8," katanya.

Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D-8 HEI 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan.

Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kemlu RI Ari Aprianto mengatakan, D-8 Halal Expo Indonesia tidak hanya ditujukan untuk mempertemukan pembeli dan penjual. Menurutnya, ajang tersebut menjadi strategi Indonesia membangun ekosistem industri halal yang berkelanjutan, mulai dari penyediaan bahan baku hingga produk yang sampai ke tangan konsumen.

"Halal Expo Indonesia ini sebenarnya tidak sekadar mempertemukan antara buyers dengan seller. Tapi jauh lebih dalam dari itu tujuan utamanya adalah mendukung penguatan rantai nilai pasok halal," kata Ari dalam konferensi pers, Kamis 9 Juli 2026, sore di Ruang Palapa, Kemlu RI, Jakarta.

Ia menjelaskan, penguatan rantai pasok halal mencakup seluruh tahapan produksi, karena itu pemerintah tidak hanya berfokus pada produk akhir. Tetapi juga, mendorong pengembangan bahan baku, industri pendukung, kawasan industri, transportasi, logistik, hingga distribusi kepada konsumen.

Salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara, sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.

"Dari data yang dipaparkan dalam “HEI Talks”, sekitar 42,17 persen gelatin di tingkat global ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi sekitar 29,3 persen. Jadi pasar gelatin halal sendiri sangat besar," ujar Ari menjelaskan.

Menurut Ari, Indonesia memiliki peluang untuk mengisi kebutuhan tersebut melalui pengembangan gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Selain mendukung industri halal, inovasi tersebut juga dapat meningkatkan nilai tambah sektor perikanan melalui proses hilirisasi.

"Kita misalnya punya gelatin dari limbah ikan, kita juga mencari funding, kemudian juga mencari dunia usaha yang akan melakukan proses hilirisasi secara lebih jauh. Ini yang coba dikejar oleh kita semua melalui kerja sama antara Kemlu dan kementerian serta lembaga terkait," ucapnya menambahkan.

Meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D-8 Halal Expo Indonesia 2026. Ari menegaskan, sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerja sama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.

"Target kita tidak sekadar transaksi dalam jumlah uang, tetapi juga kerja sama yang lebih jangka panjang dan lebih berkelanjutan. Termasuk program penguatan kapasitas, training, pertukaran teknologi, dan lain sebagainya," kata Ari.

Menurut dia, penyelenggaraan D-8 Halal Expo Indonesia juga telah memberikan manfaat langsung bagi Indonesia. Selain menempatkan Indonesia sebagai salah satu panggung industri halal global, pameran tersebut menghadirkan pelaku usaha, pembeli, dan pengunjung mancanegara.

Adapun KTT D-8 ke-12 di bawah Keketuaan Indonesia sebelumnya direncanakan akan berlangsung pada 15 April 2026 di Jakarta. Kegiatan ini akan diawali dengan pertemuan Tingkat Komisioner pada 12 – 13 April serta Tingkat Menlu pada 14 April 2026.

Namun, penyelenggarannya ditunda karena adanya perang di antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang dimulai sejak 28 Februari. Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi di kawasan sebelum menjadwalkan ulang KTT D-8 ke-12.

Adapun lima prioritas Keketuaan D-8 Indonesia yaitu, integrasi ekonomi dan perdagangan, pengembangan ekonomi halal serta ekonomi biru dan transisi hijau. Kemudian, konektivitas dan transformasi digital serta reformasi organisasi D-8.