Krisis Lingkungan Menguat, Aksi Iklim Menjadi Keniscayaan
- 08 Jun 2026 09:07 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum memperkuat aksi nyata menghadapi krisis iklim, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- Pemerintah menekankan kolaborasi seluruh pihak untuk mencapai target net zero emission dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
- Berbagai aksi lingkungan digelar di sekolah, kampus, dunia usaha, hingga daerah melalui penghijauan, pengelolaan sampah, dan edukasi lingkungan.
Upaya mengurangi sampah dan emisi tidak bisa berhenti pada tingkat individu. Pemerintah menilai pencapaian target net zero emission juga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat menegaskan target net zero emission bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, seluruh pelaku usaha dan masyarakat harus ikut berperan mengurangi emisi.
Ia mengatakan setiap kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi wajib mematuhi aturan lingkungan. Kepatuhan tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan.
“NZE itu bukan hanya tugas pemerintah, ada yang sifatnya mandatory, sifatnya compliance. Artinya, semua orang yang melakukan kegiatan harus sesuai dengan aturan sehingga tidak menambah emisi,” ujar Jumhur, di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur Jakarta Timur, Sabtu 6 Juni 2026.
Menurut Jumhur, pelaku usaha yang menghasilkan emisi perlu melakukan langkah pemulihan lingkungan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penanaman pohon maupun rehabilitasi mangrove.
Ia menilai gerakan sukarela masyarakat untuk menjaga lingkungan terus berkembang. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu diperkuat.
“Jadi soal zero emission, kita sedang bekerja ke sana. Mudah-mudahan gotong royong ini bisa terjadi dengan baik,” katanya.
Pandangan tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Keterlibatan sektor swasta dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung target tersebut.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan sebagian besar investasi dekarbonisasi diharapkan berasal dari badan usaha. Baik perusahaan milik negara maupun swasta memiliki peran besar dalam proses tersebut.
Menurutnya, keterbatasan fiskal membuat pemerintah tidak bisa bekerja sendiri membiayai transisi energi. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.
“Karena itu, kita perlu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama,” ujar Yuliot.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian target net zero emission. Langkah itu juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....