Komisi IV DPR RI menyoroti tingginya harga beras di pasar meski stok melimpah. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan ketersediaan nasional.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyebut stok mencapai sekitar 5,19 juta ton. Angka ini meningkat dari sebelumnya sekitar 4,7 juta ton.

Namun, harga beras masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini menjadi perhatian serius bagi DPR.

“Stok sangat mencukupi, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Namun, harga beras di pasar masih di atas HET,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat 24 April 2026.

Ia meminta pemerintah melakukan perhitungan tepat terkait distribusi dan harga. Tujuannya agar stok sejalan dengan stabilitas harga.

Selain harga, DPR juga menyoroti infrastruktur pergudangan nasional. Anggaran Rp5 triliun dinilai hanya mencakup pembangunan fisik.

Pengadaan lahan belum termasuk dalam anggaran tersebut. Jika lokasi jauh, biaya logistik berpotensi meningkat.

“Kami mendorong pengamanan pengadaan tanah agar tidak terjadi spekulasi. Hal ini penting untuk efisiensi distribusi pangan,” katanya.

Komisi IV DPR juga mendorong percepatan revisi undang-undang pangan. Regulasi baru mencakup 33 poin perubahan penting.

Perubahan itu meliputi penguatan fungsi Bulog sebagai stabilisator stok dan harga. Selain itu, ada peningkatan peran pemerintah daerah dan program diversifikasi pangan nasional.