Kapal-kapal berbendera Indonesia kini berada dalam pusaran Selat Hormuz, jalur energi dunia yang diliputi ketegangan geopolitik global. Lembaga Persatuan Ormas Islam Indonesia (LPOI) memohon jaminan keamanan agar kapal RI tetap dapat melintas aman di tengah situasi kawasan yang kian kompleks.

Selat Hormuz menjadi jalur vital dengan hampir seperlima pasokan minyak dunia melintas setiap hari, menjadikannya titik krusial distribusi energi global. Ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat meningkatkan risiko gangguan pelayaran serta ketidakpastian keamanan bagi kapal-kapal yang melintas.

Permohonan ini muncul seiring meningkatnya pengawasan dan kontrol terhadap kapal asing yang melintasi kawasan tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi itu membuat kapal Indonesia menghadapi potensi hambatan, baik berupa penundaan perjalanan maupun risiko keamanan yang tidak terduga.

Bagi Indonesia, stabilitas Selat Hormuz berkaitan langsung dengan ketahanan energi nasional yang bergantung pada kelancaran distribusi global. Gangguan pada jalur ini berpotensi memengaruhi pasokan bahan bakar dalam negeri hingga berdampak pada stabilitas ekonomi nasional secara luas.

Di tengah pusaran konflik dan kepentingan global, pendekatan Persatuan Ormas Islam Indonesia menekankan jalur moral, solidaritas, dan komunikasi kemanusiaan lintas negara. Mampukah pendekatan tersebut membuka ruang aman bagi kapal Indonesia, atau justru menghadapi batas dalam realitas geopolitik kawasan?

Surat Terbuka untuk Pemimpin Tertinggi Iran

Lembaga Persatuan Ormas Islam Indonesia (LPOI) menyampaikan permohonan jaminan keamanan bagi kapal tanker Indonesia yang melintas di Selat Hormuz melalui surat terbuka resmi. Dalam surat tersebut, LPOI juga menyampaikan dukungan kepada pemerintah dan rakyat Iran dalam menghadapi tekanan geopolitik global yang kian meningkat.

Surat terbuka itu ditujukan kepada Ayatullah Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran, Presiden Masoud Pezeshkian, serta seluruh rakyat Iran. Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Umum LPOI, Said Aqil Siroj, di Jakarta, Jumat 17 April 2026 sebagai bentuk sikap resmi organisasi.

Kyai Said menyoroti pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur strategis energi dunia yang menjadi penghubung utama distribusi minyak global. Ia menyatakan memahami kebijakan pengamanan kawasan oleh Iran sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas wilayah.

“Namun demikian, LPOI memohon agar kapal tanker Indonesia tetap diizinkan melintas dengan pengawalan keamanan. Khususnya bagi kapal yang masih berada di kawasan tersebut,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan pelayaran nasional di tengah dinamika kawasan yang berkembang. Permohonan ini juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas energi Indonesia sekaligus mempererat hubungan bilateral kedua negara dalam situasi global yang sensitif.

Di sisi lain, LPOI menegaskan dukungan terhadap upaya Iran menjaga kedaulatan serta menolak kolonialisme dan agresi militer yang bertentangan prinsip kemanusiaan. Dukungan tersebut dinilai selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Selain itu, surat tersebut juga memuat kritik terhadap tekanan global yang dinilai telah lama dihadapi Iran dalam berbagai aspek. Kyai Said turut mengajak negara-negara dunia, khususnya negara-negara muslim, untuk bersatu memberikan dukungan dan perlindungan terhadap Iran.

Ajakan tersebut mencerminkan upaya membangun solidaritas internasional berbasis nilai kemanusiaan dan persaudaraan lintas bangsa. Pada bagian penutup, LPOI menyampaikan harapan agar perdamaian dunia dapat terwujud serta konflik internasional dapat segera diakhiri secara adil.

Mereka juga menegaskan komitmen memperkuat persaudaraan dan kemanusiaan. Terlebih, solidaritas umat Islam antara Indonesia dan Iran ke depan.

Makna Memohon dalam Surat Terbuka

Kata “memohon” yang digunakan LPOI dalam surat terbuka kepada Iran mencerminkan pilihan bahasa yang sarat makna etika dan diplomasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memohon diartikan sebagai meminta dengan hormat, menunjukkan adanya unsur kesantunan dan penghargaan dalam penyampaian maksud.

Dalam khazanah pemikiran Islam, Al-Ghazali yang dikenal sebagai ulama, filsuf, dan teolog besar abad ke-11, membahas adab memohon dalam karyanya Ihya Ulum al-Din. Ia menekankan bahwa permohonan yang baik lahir dari kerendahan hati serta kesadaran manusia akan keterbatasannya di hadapan pihak lain.

Pandangan serupa juga disampaikan Ibn Ata Allah al-Sakandari, seorang sufi terkemuka dalam tradisi tasawuf, melalui karyanya Al-Hikam. Dalam aforismenya, ia menjelaskan, bahwa memohon merupakan bagian dari sikap tawadhu, yang mencerminkan kedalaman spiritual dan kehalusan budi.

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi, ulama kontemporer dan pemikir hukum Islam, menyinggung pendekatan persuasif dalam relasi sosial melalui bukunya Fiqh al-Dawlah. Ia menilai, bahwa memohon dapat menjadi jalan komunikasi yang mengedepankan dialog serta menghindari konfrontasi dalam situasi yang sensitif.

Dalam konteks surat LPOI, penggunaan kata memohon menunjukkan upaya menempuh jalur komunikasi yang santun dan diplomatis di tengah dinamika geopolitik. Pilihan diksi tersebut sekaligus menegaskan pendekatan moral yang diharapkan dapat membuka ruang dialog dan menjaga kepentingan bersama secara lebih bijak.

Kilas Balik Hubungan Indonesia–Iran

Hubungan antara Indonesia dan Iran merupakan kemitraan bilateral panjang yang relatif stabil dalam dinamika geopolitik global. Secara resmi hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada 1950 dan terus terjaga melalui kedutaan besar di Teheran dan Jakarta hingga kini.

Di bidang politik kedua negara menjalin komunikasi melalui kunjungan pejabat tinggi serta kerja sama dalam forum internasional seperti Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam. Kedua negara juga sering saling mendukung dalam isu global termasuk kedaulatan negara perdamaian dunia serta penolakan dominasi kekuatan besar.

Dikutip dari laman Kemendag pada Minggu 19 April 2026 Menteri Perdagangan RI Budi Santoso melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan Iran di Jakarta. Budi bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Iran Sayed Rasool Mohajer membahas penguatan kerja sama ekonomi kedua negara.

Budi menyampaikan kedua negara telah menandatangani Indonesia Iran Preferential Trade Agreement atau II PTA pada 23 Mei 2023 di Bogor. Perjanjian ini menjadi kerja sama pertama Indonesia dengan negara kawasan Timur Tengah yang juga mengatur skema imbal dagang bilateral.

Pemerintah Indonesia meyakini kesepakatan tersebut dapat meningkatkan hubungan perdagangan bilateral kedua negara terutama di tengah tantangan global saat ini. Pihak Iran juga mengharapkan Indonesia memanfaatkan wilayahnya sebagai akses transit perdagangan di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman.

Selain itu hubungan Indonesia dan Iran memiliki dimensi historis dan kultural panjang sejak masa perdagangan kuno antara Persia dan Nusantara. Kedekatan ini diperkuat kesamaan identitas sebagai negara mayoritas Muslim meskipun berasal dari tradisi Sunni dan Syiah yang berbeda.

Perkembangan Kapal Indonesia di Hormuz

Pergerakan terbaru kapal Indonesia di Selat Hormuz menandai fase transisi penting dari kondisi tertahan menuju kesiapan kembali berlayar. Situasi ini berkembang setelah sebelumnya ketegangan kawasan sempat menghambat mobilitas pelayaran pada jalur energi paling vital dunia tersebut.

Meski terdapat sinyal positif, belum ada pernyataan resmi memastikan seluruh kapal Indonesia telah sepenuhnya bebas melintas tanpa hambatan keamanan. Artinya fase saat ini masih berada pada tahap kehati-hatian dengan pertimbangan risiko tetap menjadi perhatian utama berbagai pihak terkait.

Di tengah dinamika tersebut, PT Pertamina International Shipping mulai menyusun langkah teknis melalui rencana pelayaran bagi kapal-kapal yang sempat tertahan sebelumnya. Upaya ini dilakukan seiring keputusan pemerintah Iran yang membuka kembali jalur perkapalan selama periode gencatan senjata berlangsung sementara.

Perencanaan tersebut tidak sekadar administratif, melainkan mencakup pemetaan rute yang adaptif terhadap potensi gangguan di lapangan aktual.

Selain itu identifikasi risiko, kesiapan navigasi elektronik, hingga skenario darurat disusun untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk selama pelayaran berlangsung.

“Kami siaga melakukan pemantauan intensif serta menyiapkan perencanaan pelayaran aman agar kapal dapat melintasi Selat Hormuz,” ujar Pejabat Sementara Corporate Secretary Pertamina International Shipping Vega Pita dalam keterangan resminya, Sabtu, 18 April 2026.

Vega menegaskan bahwa keselamatan menjadi parameter utama dalam setiap keputusan operasional yang diambil perusahaan dalam situasi tersebut. Dalam praktiknya koordinasi lintas lembaga menjadi kunci penting di tengah kompleksitas dinamika geopolitik kawasan yang terus berkembang signifikan.

PIS menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk memastikan jalur diplomatik tetap terbuka dan responsif terhadap perkembangan terbaru situasi. Di saat bersamaan komunikasi juga dilakukan dengan pihak asuransi, pemilik kargo, hingga otoritas pelabuhan setempat terkait operasional pelayaran.

Langkah ini mencerminkan bahwa aspek pelayaran tidak hanya menyangkut teknis kapal, tetapi juga kepastian hukum serta perlindungan risiko. Sinyal pembukaan jalur sebelumnya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam pernyataan resminya kepada publik internasional, Jumat, 17 April 2026.

"Mengingat gencatan senjata di Lebanon, lalu lintas bagi semua kapal komersial di Selat Hormuz dinyatakan dibuka sepenuhnya selama waktu gencatan senjata yang tersisa,” kata Araghchi melalui media sosial X.

Ia menegaskan, bahwa aktivitas pelayaran komersial di Selat Hormuz dibuka kembali selama masa gencatan senjata sebagai stabilisasi kawasan. Namun demikian kondisi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kelancaran total arus pelayaran karena faktor keamanan masih berkembang dinamis.

Data dari Vessel Finder menunjukkan kapal-kapal Pertamina masih berada di sekitar Teluk Persia menunggu momentum aman untuk melintas.

Kapal Pertamina Pride terpantau berada di lepas pantai Al Jubail sementara Gamsunoro berada di sekitar Dubai saat ini.

Posisi ini mengindikasikan kesiapan teknis telah berjalan, namun eksekusi pelayaran tetap bergantung pada kalkulasi situasi keamanan secara real time. Pada titik ini pergeseran status dari tertahan menuju siap berlayar menjadi perkembangan signifikan meski belum sepenuhnya final.

Ke depan stabilitas kawasan akan menjadi faktor penentu apakah jalur strategis tersebut benar-benar kembali normal atau tetap dibayangi ketidakpastian. Perkembangan situasi keamanan regional akan terus dipantau sebagai dasar pengambilan keputusan operasional pelayaran internasional berikutnya oleh seluruh pihak terkait.

Jika Kapal Pertamina Terhambat, Apa Dampaknya bagi Masyarakat Indonesia?

Keterlambatan kapal milik Pertamina berpotensi membawa dampak berlapis bagi ketahanan energi nasional dan kehidupan masyarakat luas Indonesia. Dalam situasi global tidak menentu, gangguan distribusi energi bukan sekadar persoalan logistik, tetapi juga menyentuh stabilitas ekonomi sosial.

Menurut Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI, Hamidin, sektor migas menjadi yang paling awal terdampak jika pasokan energi terganggu lama. "Lonjakan harga minyak dunia akan meningkatkan beban impor dan memberi tekanan signifikan terhadap APBN serta kebijakan subsidi energi pemerintah," ucapnya seperti dikutip dalam laman bnpp.go.id, Minggu, 19 April 2026.

Selain itu, lanjut Hamidin, keterlambatan kapal juga berpotensi memicu krisis LPG yang selama ini masih bergantung pada impor. Kelangkaan gas bersubsidi tiga kilogram dapat berdampak langsung pada rumah tangga serta usaha kecil yang bergantung pada energi tersebut.

Dampak lanjutan akan terasa pada sektor logistik dan harga barang karena distribusi global ikut terganggu situasi geopolitik. Biaya pengiriman berpotensi melonjak akibat premi risiko tinggi, sehingga harga barang impor serta kebutuhan pokok ikut terdorong naik.

"Bagi industri nasional, kondisi ini dapat mengganggu rantai produksi mulai dari manufaktur hingga sektor pangan sensitif distribusi. Produk ekspor seperti minyak sawit, batubara, dan tekstil juga berisiko kehilangan daya saing akibat kenaikan ongkos logistik," ucapnya.

Ia menilai, dalam konteks luas situasi ini menempatkan Indonesia pada dilema antara menjaga stabilitas dalam negeri dan global.

Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia cenderung mendorong solusi damai melalui forum seperti United Nations.

"Jika gangguan berlanjut, perhatian dunia juga dapat bergeser ke Selat Malaka sebagai jalur alternatif perdagangan global. Hal ini menuntut kesiapan Indonesia dalam menjaga keamanan jalur pelayaran sekaligus memastikan kelancaran distribusi energi nasional," ujarnya.

Pada akhirnya, keterlambatan kapal Pertamina bukan hanya persoalan waktu kedatangan, melainkan cerminan kerentanan sistem energi Indonesia terhadap gejolak global. Menurut Hamidin, kondisi ini menjadi pengingat. Perihal ini, ketergantungan impor energi membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak global.

Karena itu, ia menekankan, pentingnya diversifikasi energi serta penguatan cadangan nasional untuk menghadapi potensi krisis energi di masa mendatang. Tidak kalah penting, peningkatan diplomasi dan keamanan maritim diperlukan guna menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global.

Indonesia Perkuat Strategi Energi Hadapi Ketidakpastian Pasokan Global

Pemerintah membidik ketahanan dan swasembada energi sebagai kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian pasokan global. Demikian diungkapkan melalui Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung.

Menurut Yuliot, kemandirian energi menjadi prioritas utama untuk memperkokoh pertahanan negara dan memantapkan ketahanan nasional Indonesia. “Kalau dilihat dari sisi kebijakan, harus dilakukan kemandirian energi, swasembada, ekonomi hijau, dan melanjutkan hilirisasi,” ujarnya dikutip dalam laman, esdm.go.id, Minggu, 19 April 2026.

Meski demikian, lanjut Yuliot, sektor energi nasional menghadapi tantangan pemerataan, ketidakpastian global, dan tingginya ketergantungan impor energi.

Selain itu, beban fiskal dan subsidi energi serta target transisi energi menambah kompleksitas kebijakan nasional.

Pemerintah menyiapkan strategi peningkatan lifting minyak dan gas serta pembangunan infrastruktur distribusi energi di berbagai wilayah Indonesia. Target 2030 ditetapkan satu juta barel minyak per hari dan peningkatan pasokan gas untuk kebutuhan nasional.

"Pembangunan pipa gas terus digenjot melalui proyek Cirebon–Semarang sepanjang 325 kilometer dan Dumai–Sei Mangke 555 kilometer. Langkah ini memperkuat konektivitas pasokan energi serta meningkatkan efisiensi distribusi di seluruh wilayah Indonesia," kata Yuliot.

Strategi kedua adalah penguatan pasokan listrik melalui RUPTL PLN 2025–2034 sebagai peta jalan energi nasional. Rencana tersebut mencakup penambahan pembangkit, transmisi 47.758 kilometer, dan gardu induk 107.950 MVA.

Pemanfaatan energi baru terbarukan terus diperluas melalui program biodiesel sebagai bagian dari diversifikasi energi nasional. “Program biodiesel juga menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ucapnya.

Kemudian, pemerintah menetapkan mandatori biodiesel 40 persen pada 2025 dan menargetkan 50 persen pada 2026. Pada 2034, kapasitas EBT sektor kelistrikan diproyeksikan mencapai 42,6 gigawatt secara nasional.

Seluruh strategi tersebut diperkuat dengan evaluasi industri dan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. "Langkah ini penting menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian pasokan global," ujarnya.

Bahlil Rinci 4 Tujuan Utama Strategi Hadapi Tantangan Energi

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merumuskan empat tujuan utama dalam strategi menghadapi tantangan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan arah kebijakan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis. 22 Januari 2026

Bahlil menyebut empat tujuan utama tersebut mencakup ketahanan energi, kedaulatan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi nasional. Keempatnya dirancang sebagai satu kesatuan strategi untuk memperkuat sistem energi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Pada aspek ketahanan energi, pemerintah menyoroti kapasitas penyimpanan BBM nasional yang masih berada di level sekitar 21 hari konsumsi. Sementara standar internasional mencapai 90 hari sehingga pemerintah mendorong pembangunan fasilitas storage energi secara masif.

“Idealnya (ketersediaan BBM) dalam konsensus internasional 3 bulan, maka apa yang kita harus lakukan kita harus bangun storage. Storage ini tidak hanya persoalan crude tapi juga persoalan produk BBM,” ucap Bahlil.

Dalam aspek kemandirian energi, pemerintah menghadapi kesenjangan antara kebutuhan dan produksi bahan bakar nasional. Kebutuhan solar mencapai sekitar 38 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri masih jauh di bawahnya.

“Selebihnya dari mana, dari yang namanya B40, lifting nya kita tidak bisa naikkan tapi kita intervensi dengan nabati yang namanya Crude Palm Oil (CPO) campur dengan metanol kemudian menjadi FAME kemudian dicampur (dengan solar),” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong implementasi mandatory etanol 10 persen untuk menekan impor bahan bakar minyak. Kebijakan ini diproyeksikan mampu mengurangi impor bensin hingga jutaan kiloliter per tahun secara bertahap.

Dari sisi hilirisasi, pemerintah mempercepat operasional Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek ini ditargetkan menambah produksi 5,8 juta kiloliter per tahun untuk memperkuat pasokan energi nasional.

Pemerintah juga menargetkan penghentian impor bensin RON 92, 95, dan 98 mulai 2027 sebagai bagian dari kedaulatan energi. “Saya minta kemarin dengan Pertamina, saya pimpin rapat sampai jam 2 mala, ini bicara survival, kalau kita bicara survival kita harus bicara totalitas,” kata Bahlil.

Dalam aspek kedaulatan energi, Bahlil menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada intervensi dan pasokan asing. Indonesia dinilai memiliki potensi besar melalui energi nabati, penguatan lifting, serta integrasi industri hulu dan hilir.

Sementara itu, swasembada energi diposisikan sebagai tahap akhir yang hanya dapat dicapai setelah tiga tujuan sebelumnya berjalan konsisten. Pemerintah memastikan roadmap energi nasional tetap dijalankan melalui penguatan infrastruktur dan kebijakan jangka panjang.

Anjangsana Dubes Iran

Di tengah situasi Indonesia seperti kapal besar yang menjaga haluan di lautan geopolitik yang tidak selalu tenang, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi melakukan rangkaian agenda diplomatiknya secara intensif di Jakarta. Sejumlah pertemuan dijalankan secara bertahap.

Mulai dari lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, hingga figur nasional yang memiliki pengaruh dalam ruang percakapan publik. Setiap agenda menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi dua arah di tengah dinamika isu kawasan yang terus berkembang.

Dalam salah satu forum, Boroujerdi hadir bersama tokoh keagamaan untuk berdialog mengenai situasi kawasan dan stabilitas regional. Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan tentang pentingnya dialog terbuka dan berkelanjutan.

Pertemuan dengan MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima kunjungan silaturahmi Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta Pusat. Agenda tersebut menjadi ruang dialog membahas isu terkini sekaligus mendiskusikan sejumlah alternatif penyelesaian dalam bingkai persahabatan.

Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis mengatakan, pertemuan yang berlangsung Senin, 6 April 2026 itu diisi pertukaran informasi terkait perkembangan terbaru di Iran.

Ia menyatakan, komunikasi berlangsung terbuka dan menghasilkan banyak hal yang dapat dipahami bersama oleh kedua pihak. Menurutnya, perwakilan Teheran menyampaikan berbagai informasi penting yang dapat dihimpun oleh jajaran Dewan Pimpinan MUI.

Kedua pihak juga membicarakan opsi penyelesaian melalui pendekatan komunikasi dan penguatan kerja sama lintas bidang. “Banyak informasi yang bisa diserap dan menjadi bahan pembahasan solusi.,” ujar Cholil.

Dalam kesempatan itu, Boroujerdi menyampaikan komitmen negaranya untuk terus menjalin hubungan baik dengan Indonesia pada berbagai sektor. Termasuk, kemudahan bagi kapal tanker nasional yang melintasi Selat Hormuz sebagai jalur penting perdagangan energi dunia.

Pertemuan dengan Muhammadiyah

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, pada Selasa, 7 April 2026, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat.

Kunjungan diterima langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni. Turut melengkapi perwakilan Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah.

Haedar menyampaikan, belasungkawa atas perang dan tragedi kemanusiaan yang terjadi. Pada momen itu, ia sekaligus menegaskan harapan agar konflik di berbagai belahan dunia segera diakhiri atas nama kemanusiaan.

“Bagi kami peristiwa atau tragedi ini bukan menyangkut Iran sebagai entitas bangsa atau negara semata, tetapi lebih dari itu, Iran yang merdeka dan berdaulat. Semua berhak hidup damai tanpa serangan oleh siapapun atas nama apapun,” kata Haedar.

Ia menilai agresi militer tidak hanya menghancurkan negara, tetapi juga peradaban. Menurutnya, kegagalan hukum internasional menghentikan konflik menunjukkan tantangan besar peradaban modern.

Dubes Iran Mohammad Boroujerdi menyampaikan apresiasi atas dukungan Muhammadiyah. Ia juga menjelaskan kondisi terkini Iran serta dampak konflik yang terjadi, termasuk serangan terhadap fasilitas sipil dan korban masyarakat.

Pertemuan dengan PBNU

Kali ini berbeda, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) datang mengunjungi Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammed Boroujerdi. Pertemuan berlangsung di Kedutaan Besar Iran di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 27 Maret 2026.

Pada pertemuan tersebut, Gus Yahya menyampaikan dukungan solidaritas dan moral terhadap Bangsa Iran. Gus Yahya menyampaikan hati dan pikirannya untuk mendoakan bangsa Iran hingga ingin perang ini segera berakhir.

Baginya, dampak perang ini dirasakan bukan hanya oleh bangsa Iran, tetapi juga mulai merembet ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Sehingga, Gus Yahya mendorong agar ada komunikasi yang lebih intesif antara pemerintah Indonesia dan Republik Islam Iran.

"Terutama untuk memitigasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari perang yang masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini karena dampak dari serangan Israel-Amerika kepada bangsa Iran itu sudah membawa dampak (luas)," katanya.

Silaturahmi ke Pesantren Asuhan Ketua LPOI

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi juga menghadiri silaturahmi bersama santri di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan, Jumat, 17 April 2026. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan dialog terbuka.

Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi yang membahas dinamika isu global, termasuk situasi Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dalam kesempatan itu, Boroujerdi menekankan pentingnya persatuan umat serta kewaspadaan terhadap perpecahan yang dinilai dapat melemahkan kekuatan bersama.

Ia juga mengajak pemanfaatan media untuk menyampaikan narasi yang benar terkait kondisi umat Islam di tingkat global. Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah yang juga Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siradj menyampaikan dukungan moral serta doa bagi keselamatan bangsa Iran di tengah situasi yang terjadi.

Rangkaian anjangsana kemudian berlanjut ke pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional. Pada tahap ini, pembahasan mengarah pada penguatan kerja sama serta apresiasi atas komunikasi yang telah terjalin dalam berbagai forum diplomatik.

Pertemuan dengan Jokowi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Duta Besar Iran Mohammad Boroujerdi di kediamannya di Solo, 1 April 2026. Pertemuan berlangsung hampir dua jam dalam suasana tertutup.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Iran menyampaikan kondisi terkini di negaranya, sementara Jokowi disebut memberikan dukungan dan solidaritas terhadap Iran.

Boroujerdi juga mengapresiasi hubungan diplomatik Indonesia–Iran yang telah terjalin lama, termasuk pertemuan lintas pemimpin kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.

Pertemuan dengan JK

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menerima Dubes Iran di Jakarta Selatan pada 3 Maret 2026. Pertemuan membahas perkembangan situasi di Iran serta peluang peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik.

JK menegaskan pentingnya upaya perdamaian dan komunikasi antarnegara. Ia juga menyebut adanya harapan agar Indonesia dapat berperan sebagai penengah, meski hal tersebut tetap membutuhkan kesepakatan semua pihak yang terlibat.

Mengenal Lebih Dekat Sosok Mohammad Boroujerdi

Dubes Iran sontak menjadi orang yang paling disorot, bak aktor utama yang tiba-tiba masuk ke panggung diplomasi Indonesia tanpa audisi panjang. Di tengah hiruk-pikuk geopolitik global, ia bergerak seperti karakter yang semua dialognya dianggap “kode rahasia”, meski sebenarnya jg hanya pernyataan resmi kenegaraan.

Setiap langkahnya di Jakarta seolah punya gema berlapis, satu untuk diplomasi, satu untuk politik kawasan, dan satu lagi untuk tafsir bebas di ruang publik. Dari pertemuan elite hingga forum keagamaan, kehadirannya berubah menjadi sorotan yang tidak pernah benar-benar redup.

Biodata Singkat

• Nama lengkap: Mohammad Boroujerdi
• Kewarganegaraan: Republik Islam Iran
• Jabatan saat ini: Duta Besar Iran untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste
• Penempatan: Jakarta, Indonesia
• Status diplomatik: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Dirangkum dari berbagai sumber, Boroujerdi dikenal sebagai diplomat yang aktif dalam komunikasi lintas negara. Khususnya, dalam isu stabilitas kawasan Timur Tengah, kerja sama Selatan–Selatan, serta penguatan hubungan negara-negara berkembang.

Dalam berbagai kesempatan, Boroujerdi menegaskan hubungan Iran–Indonesia harus berjalan dalam kerangka keadilan global, perdamaian, dan keseimbangan sistem internasional. Ia kerap tampil forum publik Jakarta menyampaikan sikap Iran dinamika konflik global menegaskan peran Indonesia dunia Islam Non-Blok.

Riwayat Jabatan dan Pengalaman Diplomatik

Sebelum bertugas di Indonesia, Mohammad Boroujerdi disebut memiliki pengalaman panjang dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri Iran, terutama pada bidang:

• Diplomasi kawasan dan hubungan bilateral
• Isu politik internasional dan organisasi multilateral
• Penugasan di sejumlah misi luar negeri Iran (diplomatik level menengah hingga senior)

Dalam struktur karier diplomatiknya, ia kemudian dipercaya memegang posisi strategis sebagai:

• Duta Besar Iran untuk Indonesia
• Merangkap perwakilan Iran untuk ASEAN dan Timor Leste

Di bawah penugasannya di Jakarta, Boroujerdi aktif melakukan:

• Pertemuan dengan pejabat pemerintah Indonesia
• Dialog dengan tokoh agama dan organisasi masyarakat
• Forum diplomasi budaya dan ekonomi
• Komunikasi isu perdamaian kawasan Timur Tengah

Catatan Gaya Diplomasi

Boroujerdi dikenal mengedepankan narasi 'jembatan dialog' dalam hubungan internasional, khususnya saat membahas konflik global dan posisi negara-negara berkembang dalam tatanan dunia. Dalam banyak forum, ia menekankan, bahwa Indonesia dan Iran memiliki peran penting dalam mendorong sistem internasional yang lebih seimbang dan tidak didominasi kekuatan besar tertentu.

Di tengah dinamika Selat Hormuz yang makin sensitif, sebagian pihak berharap Iran mempertimbangkan kepentingan bersama.

Bukan hanya melihat kawasan itu sebagai ruang kepentingan strategisnya sendiri.

LPOI hingga ikut memohon agar kapal Indonesia dibebaskan dan dijamin aman dalam pelayaran di kawasan tersebut. Permintaan ini disampaikan sebagai bagian dari komunikasi diplomatik yang berjalan.

Permohonan ini dipahami sebagai hal sederhana, namun mengandung pesan diplomasi yang lebih luas. Bukan hanya soal kedaulatan negara, tetapi juga menyangkut dampak terhadap pihak di luar konflik, meski tetap ikut merasakan pedihnya kondisi bangsa Iran.

Di titik ini Dubes Iran Mohammad Boroujerdi menjadi sorotan sebagai penghubung diplomatik Teheran dan Jakarta. Ia berada dalam jalur komunikasi antar dua negara yang memiliki kepentingan berbeda.

Publik melihat dinamika ini sebagai bagian dari ironi kecil dalam hubungan internasional, ketika jalur global dijaga ketat, kebutuhan energi negara lain sering menjadi catatan tambahan geopolitik.

Jika permohonan belum mencukupi, pesan apa lagi diperlukan dalam diplomasi ini secara lebih luas dan efektif.

Karena itu, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai pendekatan diplomasi paling efektif dalam merespons kondisi tersebut. Pendekatan yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan secara tepat serta berkelanjutan bagi seluruh pihak terkait.