RRI.CO.ID, Jakarta – Kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran di Jakarta mulai terasa di tingkat pedagang hingga warung makan. Di balik perubahan angka di papan harga pasar, terdapat persoalan yang lebih dalam, yakni gangguan pasokan akibat musim kemarau yang lebih panjang, perubahan iklim, hingga strategi pelaku usaha kecil agar tetap bertahan tanpa membebani konsumen.

Kenaikan harga sayuran kali ini tidak terjadi secara seragam. Data Info Pangan Jakarta per Senin, 20 Juli 2026 menunjukkan sejumlah komoditas pangan memang mengalami kenaikan, seperti tomat menjadi Rp18.672 per kilogram, kentang Rp19.482 per kilogram, telur ayam ras Rp26.472 per kilogram, serta cabai merah keriting Rp46.021 per kilogram. Di sisi lain, beberapa komoditas seperti bawang merah, Minyakita, dan ayam broiler justru mengalami penurunan harga.

Namun, gambaran di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda untuk beberapa jenis sayuran. Pedagang sayur di Pasar Pondok Gede, Jakarta Timur, Budi, mengatakan lonjakan paling tinggi terjadi pada buncis dan kacang panjang. "Normalnya Rp10 ribu sampai Rp15 ribu per kilogram. Sekarang sempat menyentuh Rp30 ribu per kilogram, meski sekarang mulai turun sedikit menjadi sekitar Rp25 ribu," ujar Budi saat diwawancarai RRI Pro 1 Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Budi, kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli sayur, tetapi mengubah pola belanja. Konsumen yang biasanya membeli setengah kilogram kini membeli dalam jumlah lebih sedikit agar pengeluaran tetap terkendali. "Kalau sayur kan kebutuhan pokok. Tetap beli, cuma porsinya dikurangi," ucapnya.

Fenomena itu juga dirasakan ribuan pelaku usaha Warung Tegal (Warteg). Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Mukroni, mengatakan pelaku usaha makanan berada di posisi yang sulit karena kenaikan harga bahan baku belum bisa langsung dibebankan kepada pelanggan. "Kalau sekarang ini kami susah menaikkan harga. Takut pelanggan lari, sehingga yang dilakukan sementara adalah mengurangi keuntungan supaya usaha tetap bertahan," kata Mukroni kepada RRI Pro 1 Jakarta.

Mukroni menilai persoalan harga sayuran bukan sekadar mekanisme pasar biasa. Ia menyebut musim kemarau yang lebih panjang dan fenomena El Nino mengurangi produksi berbagai sayuran yang membutuhkan kondisi tanah lembap, seperti kangkung, kecambah, pare, kol, hingga terong. Ketika pasokan berkurang sementara kebutuhan tetap tinggi, harga pun terdorong naik mengikuti hukum permintaan dan penawaran. "Kalau supply berkurang, harga pasti naik. Ini yang perlu dimitigasi pemerintah sejak awal," ujarnya.

Bagi pelaku warteg, tekanan biaya sebenarnya tidak hanya berasal dari harga sayur. Mukroni menjelaskan terdapat empat komponen utama yang menentukan harga makanan, yakni bahan baku, tenaga kerja, biaya listrik, dan biaya sewa tempat usaha. Jika seluruh komponen tersebut meningkat secara bersamaan, menaikkan harga menu menjadi pilihan yang sulit dihindari. "Itu pilihan terakhir. Selama masih bisa ditahan, kami akan bertahan," ucapnya.

Mukroni berharap pemerintah tidak hanya mengendalikan harga di tingkat pasar, tetapi juga memastikan distribusi bantuan benar-benar menjangkau pelaku usaha kecil. Menurut dia, subsidi komoditas seperti Minyakita maupun intervensi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi instrumen menjaga harga tetap terjangkau. "Yang penting tepat sasaran. Jangan sampai bantuan justru tidak sampai kepada pedagang kecil," kata dia.

Pemprov DKI Segera Tangani Kenaikan Harga Sayuran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kenaikan harga sayuran tidak akan dibiarkan berlangsung tanpa intervensi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah diminta melakukan pengecekan menyeluruh terhadap penyebab kenaikan harga, termasuk memantau distribusi pasokan dari daerah sentra produksi yang terdampak cuaca ekstrem dan ancaman kekeringan.

Pramono menegaskan langkah pengendalian tidak hanya berfokus pada kondisi harga pada satu hari tertentu, melainkan melihat perkembangan pasokan secara berkelanjutan agar gejolak harga tidak berkepanjangan. "Kami akan mengontrol, TPID akan mengontrol mengenai apa perubahan atau kenaikan ini. Karena yang dilihat spot pada hari ini, tentunya kami akan mengecek untuk itu. Tetapi yang jelas bahwa Pemerintah DKI Jakarta segera akan menangani ini," ujar Pramono, Jumat, 17 Juli 2026 dikutip laman resmi Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Pramono, kenaikan harga beberapa komoditas sayuran masih berada dalam konteks dinamika pasokan akibat faktor cuaca. Karena itu, pemerintah memilih melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum menentukan bentuk intervensi yang paling tepat. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan di lapangan, baik dari sisi distribusi maupun ketersediaan stok.